Leader is Reader (1)

Pemprov-DPRD Harusnya Tanggap Identifikasi Kebutuhan Rakyat

Pemimpin harus cukup dekat dengan yang dipimpinnya agar bisa memahami kondisi mereka.

oleh: Bambang Prayitno, Tenggarong
- Direktur Pusat Kajian Kebijakan dan Perencanaan Sosial (PKPS) Kaltim
- Mantan Ketua KAMMI Kalimantan

"LEADERS must be close enough to relate to other, but far enough ahead to motivate them" (pemimpin harus cukup dekat dengan yang di pimpinnya, agar bisa memahami kondisi mereka, tetapi harus cukup jauh juga agar bisa memotivasi mereka)

KALIMAT pembuka di atas adalah kalimat yang pernah dilontarkan oleh John Maxwell, seorang pendeta yang kemudian beralih profesi menjadi seorang ahli kepemimpinan yang teorinya banyak dipakai oleh banyak organisasi bisnis dan pemerintahan.
Dan kata-kata Maxwell kembali menghentak pikiran saya ketika saya membaca salah satu berita Tribun Kaltim 28 November 2011 kemarin tentang tidak terbukanya RKA Pemprov Kaltim, dan kesan terburu-burunya Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Pemprov Kaltim mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kaltim 2012.
Dalam dunia pergaulan seluruh manusia di bumi ini, berlaku hukum sederhana. Jika kau merasa dekat dengan kawanmu, maka kau akan terbuka kepadanya. Begitu juga hukum (yang seharusnya) berlaku antara pemprov, DPRD Kaltim dan seluruh masyarakat; wartawan, aktivis, akademisi dan yang lainnya.
Jika pemprov mempunyai ikatan hati dan visi (sekali lagi; hati dan visi), maka ia tak akan pernah mempermasalahkan desakan dan harapan dari masyarakat dan DPRD untuk "menceritakan" semua keinginannya pada rakyat, yang tertuang pada APBD.
DPRD Kaltim pun begitu. Ia tak boleh malu untuk membagikan dokumen rancangan APBD kepada wartawan dan aktivis. Karena, saya yakin, justru dengan terbuka, akan ada banyak masukan yang positif yang akan didapatkan.
Justru sekarang, publik merasa APBD Kaltim Tahun 2012 ini penuh dengan kejanggalan. Ada beberapa tata aturan pengesahan yang dipaksakan dipercepat. Susahnya unsur masyarakat sipil mendapatkan dokumen APBD di semua instansi membuat mereka menjadi "sebal" dan jauh lalu ihwal ketertutupan itu menjadi penguat dugaan bahwa ada beberapa proyek besar yang merupakan "share politik" dan "bagi-bagi anggaran" antara DPRD dengan Eksekutif. Jika model-model ketertutupan seperti ini yang dipakai DPRD dan Eksekutif, maka masyarakat semakin lama semakin muak dengan mereka.
Dulu, pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009, Lembaga saya PKPS (Pusat Kajian Kebijakan dan Perencanaan Sosial) Kaltim pernah melakukan survei sosial dengan judul "Survei Persepsi dan Harapan Masyarakat Pada Pembangunan di Kaltim" yang dilakukan reguler dua tahun sekali dengan dibiayai oleh pihak swasta. Surveinya menggunakan metode multistage random sampling.
Para pewawancaranya yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis terjun di sekitar 70 lebih desa di Kaltim dengan pembagian secara proporsional. Dalam survei itu, ada beberapa pertanyaan tentang partai politik dan kebutuhan publik. Salah satu yang ditanyakan adalah; seberapa besar kekecewaan rakyat pada partai politik yang mereka pilih?
Dan ternyata kekecewaan mereka membesar. Sebesar 27,3 persen rakyat kecewa di tahun 2006 meningkat menjadi 31,5 persen di tahun 2009. Begitulah sebenarnya suasana kebatinan masyarakat atas sikap dan sepak terjang partai politik dan elit.
Tapi, walaupun telah mendapat kritik dari beberapa unsur masyarakat dan anggota DPRD yang kritis, akhirnya APBD 2012 disahkan dengan cepat. Lalu ada pertanyaan yang mengganggu saya. Pertanyaannya begini; setiap tahun APBD Kaltim naik triliunan, apakah masyarakat sudah turut merasakan kenaikan itu? Kalau saya disuruh menjawab pertanyaan itu, saya akan menjawab; susah!
Masyarakat secara signifikan akan susah mendapatkan keuntungan yang nyata dari kenaikan APBD Kaltim. Karena ada beberapa problem mendasar dari pengelolaan APBD. Yang pertama soal apirasi. Sejauh dan sedalam mana pemprov dan Banggar DPRD Kaltim mengidentifikasi kebutuhan mendesak rakyat yang harus di selesaikan oleh Pemprov dan DPRD.
Pola pengidentifikasian ini penting. Karena, jangan-jangan, usulan Musrenbang selama ini hanya copy paste, atau jangan-jangan Turba dan Reses hanya seremonial untuk menghabiskan anggaran. Yang kedua transparansi. Sejauh mana anggaran yang diusulkan rakyat, atau masalah-masalah yang dikeluhkan rakyat tertuang dan menjadi prioritas APBD. Jangan-jangan, tangisan mereka hanya masuk kiri keluar kanan telinga para pengambil kebijakan. Yang ketiga efesiensi. Sejauh mana pemborosan anggaran ditekan sedemikian rupa sehingga alokasi anggaran pada banyak masalah yang urgen lebih diperbesar.
Yang keempat dan terpenting juga adalah reorientasi visi. Sejauh mana pengambil kebijakan yang masih berkhayal bahwa resources (SDA Kaltim) masih banyak dan berlimpah, mulai membangun "frame" bahwa suatu sebentar lagi, mungkin 10-20 tahun lagi, akan habis semua yang sekarang ini menjadi sumber-sumber APBD. Sehingga perlu memikirkan dan membuat "roadmap" Kaltim pasca SDA, dan membuat program yang jelas, agar generasi Kaltim masa depan menjadi generasi yang mandiri, kuat, tangguh dan siap bersaing di dunia global.
Lalu ada juga pertanyaan soal hubungan naiknya APBD dengan kesejahteraan rakyat. Menurut saya, secara sederhana; tolok ukur kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya pendapatan dan baiknya fasilitas publik. Walaupun titik tumpu pelayanan publik di sebuah Provinsi lebih kuat di tingkat kabupaten/kota, tapi provinsi juga berperan besar di beberapa sektor. Terutama koordinasi, bantuan keuangan ke kabupaten/kota, monitoring dan fasilitas publik skala besar.
Waktu lembaga saya mengerjakan survey "Survei Persepsi dan Harapan Masyarakat Pada Pembangunan di Kaltim" yang dikerjakan menjelang Pilgub tahun 2008, ketika ditanyakan, program apa yang dibutuhkan masyarakat? Sebanyak 32 persen masyarakat memilih jalan penghubung sebagai pilihan mereka. Berturut-turut kemudian mereka menjawab; masalah ekonomi, sembako, infrastruktur, pendidikan dan pengangguran. (*/bersambung)


Editor: Fransina Luhukay
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved