Kamis, 18 Desember 2014
Tribun Kaltim

INSA: Hapuskan Subsidi BBM untuk Pelayaran

Minggu, 12 Februari 2012 19:16 WIB

JAKARTA,  tribunkaltim.co.id — Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (INSA) mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan tegas terkait rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Pasalnya, di tengah lonjakan harga minyak dunia saat ini, pemerintah terlihat masih ragu untuk menaikkan harga BBM.

”Pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk menaikkan harga atau membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Melihat harga minyak dunia yang terus naik, akan terlalu banyak dana APBN yang terkuras untuk membiayai subsidi BBM,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Minggu (12/2/2012), di Jakarta.

Dalam APBN tahun 2012, total anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 123 triliun. Namun, angka tersebut hampir pasti akan melonjak mengingat harga minyak sudah melewati level 100 dollar AS per barrel, sementara patokan harga minyak dalam APBN 2012 sebesar 90 dollar AS per barrel.

Carmelita mengatakan, para anggota INSA tidak mempersoalkan bila pemerintah menghapuskan subsidi BBM untuk armada pelayaran niaga nasional. Bahkan, melalui surat Nomor 037/ESDM/I/01-2012 tanggal 25 Januari 2012, INSA mengusulkan penghapusan subsidi itu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meskipun biaya BBM mengambil porsi hingga 40 persen dari biaya operasional kapal, INSA optimistis tanpa menggunakan BBM subsidi kinerja perusahaan pelayaran niaga nasional masih akan tetap solid dan efisien.

Meski demikian, menurut Carmelita, BBM subsidi masih dibutuhkan untuk jenis kapal penumpang, kapal perintis, kapal pelayaran rakyat, serta kapal milik Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).

”Dengan menghapuskan subsidi BBM untuk pelayaran niaga, anggota INSA sesungguhnya telah ikut mengurangi beban pemerintah,” kata Carmelita.

Melalui penghapusan BBM bersubsidi untuk pelayaran niaga, INSA berharap pemerintah juga memberi perlakuan yang setara kepada industri pelayaran nasional. Misalnya menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan ekspor-impor. Selama ini, akibat PPN tersebut, pelayaran domestik hanya mengangkut sekitar 9 persen dari muatan ekspor-impor di Indonesia yang mencapai 500 juta ton per tahun karena tidak bisa berkompetisi dengan pelabuhan asing.

”Melonjaknya aktivitas ekspor-impor selama tiga tahun terakhir hanya dinikmati perusahaan asing. Tahun lalu kita juga kehilangan potensi PPH dari angkutan batubara senilai Rp 8,5 triliun,” ungkapnya.
Editor: Fransina
Sumber: Kompas.com

TRIBUNnews.com © 2014

About us

Help

Atas