• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 2 Oktober 2014
Tribun Kaltim

Jamrek Belum Lunas IUP tak Dicabut

Jumat, 24 Februari 2012 21:11 WIB
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Walaupun belum semua perusahaan melunasi dana jaminan reklamasi (jamrek), Dinas Pertambangan Samarinda menjamin tidak akan ada perusahaan yang ditutup. Dinas Pertambangan menilai ke-20 perusahaan yang belum melunasi dana jamrek sudah cukup mau bekerjasama untuk melunasi, hanya terkendala proses di perbankan.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Pengawasan Distamben Samarinda Sukisman ketika ditemui di kantornya, Jumat (24/2). Menurut Sukisman, hingga Jumat (24/2) sudah ada 12 perusahaan yang melunasi jamrek. Sisanya 8 perusahaan belum melaksanakan pembayaran jamrek.

Sukisman menjelaskan, perusahaan yang belum lunasi jamrek, tak akan langsung  dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pasalnya,  menurut pihak perusahaan, mereka sudah berusaha melunasi, hanya terkendala di proses bank.

"Sudah ada respon dari perusahaan untuk melunasi. Hanya, penjelasan perusahaan ada kendala di bank. Ada juga yang pembayarannya di bank Jakarta. Kan proses pembayaran antar bank satu dan bank lain ada beda prosedurnya. Semua sudah dalam tahap proses makanya belum kami cabut IUP- nya," kata Sukisman.

Sebelumnya, sejak Jumat (10/2) perusahaan diberikan tenggat waktu dua minggu setelah surat tersebut diterima atau berakhir 24 Februari 2012 mendatang untuk menyelesaikan dana jamrek yang masih tertunggak. Surat itu ditandatangani langsung Wakil Walikota Samarinda  Nusyirwaan Ismail.

Dalam waktu paling lambat 2 minggu sejak surat itu diterima, perusahaan diminta untuk menempatkan dan jaminan reklamasi tahun 2011 sesuai dengan surat penetapan jaminan reklamasi yang sudah disampaikan. Apabila perusahan belum menempatkan dana jaminan reklamasi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemkot Samarinda akan mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan) batu bara dengan tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap melakukan reklamasi dan kewajiban lainnya yang belum dilaksanakan.

Sukisman juga menbatah jika selama ini Dsitamben membiarkan perusahaan menambang tanpa melunasi terlebih dahulu dana jamrek. Ia megaku, kondisi itu tidak hanya terjadi di Samarimda melainkan di kota lain di Indonesia yang terdapat pertambangan.

"Awal mulanya memang dulu banyak yang menambang tapi belum jelas peraturannya. Makanya kita mau di 2012 itu tidak terulang. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Samarinda tapi seluruh Indonesia. Kami sekarang selalu berkonsultasi dengan pusat, kami juga sudah mendapatkan training terkait dana jamrek itu," kata Sukisman. (*)
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Sumarsono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
26778 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas