DPRD: Bantuan Provinsi untuk Samarinda Tidak Tepat Sasaran
Tribun Kaltim - Senin, 23 April 2012 20:21 WITA
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id- Selama ini, bantuan yang diberikan pemerintah provinsi Kaltim kepada kota Samarinda tidak tepat sasaran. Malah terkesan semua yang dibantu merupakan keinginan pribadi pemerintah provinsi tanpa melihat apa kebutuhan riil masyarakat Samarinda. Demikian dikatakan Ketua DPRD Samarinda, Siswadi ketika ditemui di ruangannya, Senin (23/4/2012).
Hal itu dilontarkannya terkait enggannya pemerintah provinsi membantu pembangunan fly over yang digagas pemerintah kota Samarinda. DPRD Samarinda sendiri mengaku siap untuk mengalokasikan dan penyusunan rancangan detail atau Detail Engineering Design (DED).
"Bagi kami, sepanjang itu untuk kepentingan rakyat Samarinda, bisa mengurai kemacetan, kami DPRD Samarinda siap mengalokasikan anggaran, terutama untuk DEDnya. Masalah provinsi tidak mau subsidi, kita sama-sama cari APBN. Itu yang saya maksud, provinsi jangan terlalu mengendalikan kota Samarinda. Silahkan kasih subsidi, tapi jangan mengendalikan pemkot Samarinda terlalu berlebihan. Kami melihatnya seperti itu, kami berterimakasih kepada provinsi karena telah memberikan subsudi. Tapi jangan terlalu mengendalikan. Nanti jadi dua wilayah kekuasaan jadinya," kata Siswadi.
Siswadi mencontohkan pembangunan Jembatan Mahulu yang dinilai sekarang kurang maksimal penggunaannya. Hal itu menurutnya diakibatkan terlalu banyaknya intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunannya. Fungsi jembatan menjadi kurang maksimal karena akses kurang memadai. Berdeba dengan pengerjaan Jembatan Mahkota II yang menurut Siswadi sudah melalui kajian yang matang.
"Karena aksesnya kita siapkan, pembangunan Makhota II beda dengan Mahulu, Mahulu selesai tidak bisa dimamfaatkan secara maksimal karena akses ke kota tidak bisa. Karena pembebasan lahan untuk jalan akses ke kota belum terealisasi. Kalau Mahkota II tidak, jembatan selesai sudah selesai akses ke kota. Sudah dalam tahap pembangunan, itu yang saya bilang, subsidi provinsi harus tepat sasaran. Kalau Mahulu kan tidak, lewat mana keluarnya. Ketika mau ke pelabuhan petik kemas, kontainer lewat mana, kan nggak jalan, ini yang tidak tepat sasaran," katanya.
Hal itu dilontarkannya terkait enggannya pemerintah provinsi membantu pembangunan fly over yang digagas pemerintah kota Samarinda. DPRD Samarinda sendiri mengaku siap untuk mengalokasikan dan penyusunan rancangan detail atau Detail Engineering Design (DED).
"Bagi kami, sepanjang itu untuk kepentingan rakyat Samarinda, bisa mengurai kemacetan, kami DPRD Samarinda siap mengalokasikan anggaran, terutama untuk DEDnya. Masalah provinsi tidak mau subsidi, kita sama-sama cari APBN. Itu yang saya maksud, provinsi jangan terlalu mengendalikan kota Samarinda. Silahkan kasih subsidi, tapi jangan mengendalikan pemkot Samarinda terlalu berlebihan. Kami melihatnya seperti itu, kami berterimakasih kepada provinsi karena telah memberikan subsudi. Tapi jangan terlalu mengendalikan. Nanti jadi dua wilayah kekuasaan jadinya," kata Siswadi.
Siswadi mencontohkan pembangunan Jembatan Mahulu yang dinilai sekarang kurang maksimal penggunaannya. Hal itu menurutnya diakibatkan terlalu banyaknya intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunannya. Fungsi jembatan menjadi kurang maksimal karena akses kurang memadai. Berdeba dengan pengerjaan Jembatan Mahkota II yang menurut Siswadi sudah melalui kajian yang matang.
"Karena aksesnya kita siapkan, pembangunan Makhota II beda dengan Mahulu, Mahulu selesai tidak bisa dimamfaatkan secara maksimal karena akses ke kota tidak bisa. Karena pembebasan lahan untuk jalan akses ke kota belum terealisasi. Kalau Mahkota II tidak, jembatan selesai sudah selesai akses ke kota. Sudah dalam tahap pembangunan, itu yang saya bilang, subsidi provinsi harus tepat sasaran. Kalau Mahulu kan tidak, lewat mana keluarnya. Ketika mau ke pelabuhan petik kemas, kontainer lewat mana, kan nggak jalan, ini yang tidak tepat sasaran," katanya.
Penulis : Doan E Pardede
Editor : Reza Rasyid Umar
Sumber : Tribun Kaltim