Hetifah Gelar Reses Bersama DPRD Kaltim

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian menggagas digulirkan model reses bersama yakni antara DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/kabupaten.
Model ini dinilai efektif dan efisien termasuk dapat langsung memberikan jawaban dan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Ada gagasan model reses yang lebih terkoordinir, DPR RI, DPRD provinisi dan DPRD kota/kabupaten. Reses bareng ada harmonisasi aspirasi karena  kadang-kadang tidak tahu masyarakat tidak tahu   peran apa dan fungsinya kita di DPRD dan DPR misalnya  mereka butuhkan perbaikan jalan, mereka tahunya jalan yang menjadi hak itu bisa mereka penuhi," ujar Hetifah ditemui pers di Blue Sky, kemarin

Menurutnya, model reses bersama ini sudah ia mulai tahun ini. Dengan cara seperti ini  anggota Dewan tidak lagi reses berjalan sendiri melainkan ada sinergi untuk kepentingan masyarakat kota, provinsi dan nasional. "Kami maunya ini nantinya jadi model. Paling tidak apa yang sudah dilakukan Partai Golkar  ini bisa picu niat ini kepada partai lainya," tandasnya.

Hetifah bersama anggota DPRD Provinsi Hatta Zainal dan anggota DPRD kabupaten kota menggelar reses bersama pada pekan lalu. Reses dengan mendatangi dan bertatap muka di tiga kecamatan di Kutai Kertanegara yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan.

Dalam reses ke tiga kecamatan itu terungkap bahwa wilayah itu masih sangat terisolir. Masyarakat yang tinggal di pedalaman itu hanya dapat menggunakan jalur transportasi sungai.  Untuk mencapai Kecamatan Tabang yang berbatasan dengan Kutim itu harus ditempuh selama 8 jam melalui jalur sungai. "Itu pakai speed tapi kalau transportasi normal itu bisa dua hari dengan biaya Rp500 ribu. Kalau air surut perahu tidak bisa masuk,"Kata Hetifah didampingi Hatta Zainal anggota DPRD Provinsi dari PG.

Bahkan kondisinya menyulitkan proses pembangunan yang berada di tiga kecamatan itu akibat belum tembusnya jalur darat. "Bahan pokok dua kali lipat apalagi saat air surut. Sebagain desa belum dialiri listrik dari 11 desa di Kecamatan Tabang Kukar 7 desa belum menikmati listrik. Mereka dambakan ada pelayanan publik, pos, bank. Sekolah demikian, ada SMA negeri  yang baru dioperasional tapi tidak aga guru tetap hanya honorer," papar Hetifah.

Sementara HM  Hatta Zainal  mengatakan dalam reses pekan lalu, ia juga menjelaskan soal perubahan pemberian bansos berdasarkan aturan Permendagri yang baru. Aturan ini dinilai makin mempersulit masyarakat.

"Keluhan mereka bansos terlalu banyak aturan tapi aturan itu lahir supaya penggunaan tidak salah. Di Tabang bantuan rumah ibadah Rp10-50 juta. Untuk ambil uang biaya trasnportnya besar sekali. Ini perlu perlakuan khusus memang seperti perlu ada biaya jalannya. Mereka bilang kalau hanya segitu mendingan tidak usah diambil," ujar Hatta yang sudah 2 tahun melakukan reses bersama anggota DPRD kota/kabupaten.

Karena itu masyarakat Tabang juga mengharapkan dibangunnyajalan tembus darat sepanjang 27 kilometer.

"Tiga 3 kecamatan ini tertinggal,  perlu perlakukaan khusus,  di Tabang ada  28 km yang belum bisa ditembus. diharapan mereka itu dibangun segera. Jalan itu  antar kecamatan itu kewenangan kabupaten tapi tidak salah juga jika provinis dan pusat bantu jaringan jalan itu.  Kata Pak Camat gaji kami tidak cukup kalau sampai ke kota," terang Hatta yang juga Wakil Ketua Golkar Kaltim ini. (*)