Jumat, 19 Desember 2014
Tribun Kaltim

Permendagri No 31/2011 Dianggap Mengancam Profesi Guru Swasta

Minggu, 13 Mei 2012 23:35 WIB

BONTANG,tribunkaltim.co.id -  Sekretaris Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang Agus Haris, mengaku tidak akan tinggal diam jika Permendagri Nomor 32/2011, tentang pemberian bansos dan hibah, menghambat pemberian insentif bagi guru swasta.  PGS kata Agus Haris berencana mengajukan Judial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemberlakuan Permendagri Nomor 32/2011, per 2012.


"Kami tidak akan tinggal diam jika Permendagri nomor 32/2011 menghambat insentif guru swasta,  PGS akan mengajukan JR ke MK untuk membatalkan Permendagri itu," ujar Agus Haris, Minggu (13/5/2012) kemarin.


Menurut Agus, ketentuan dalam Permendagri No 32/2011, yang melarang pemberian Bansos dan hibah 2 tahun secara terus-menerus harusnya tidak diberlakukan secara universal.  Alasannya, ada sejumlah penerima hibah seperti guru swasta, guru TPA, dan penjaga rumah ibadah yang sumber pendapatannya/ insentif justru didapatkan dari dari dana hibah pemerintah.


"Jadi keliru besar kalau posisi guru swasta atau guru ngaji disamakan dengan penerima Bansos yang lain seperti Ormas atau LSM yang bekerja berdasarkan program kerja organisasi. Kita tahu profesi guru sekolah atau guru ngaji, bukanlah program yang bisa sewaktu-waktu ditunda jika dananya habis atau dipangkas," paparnya.       

         
Atas pertimbangan itu, Agus meminta agar pemerintah dan DPRD segera membuat formulasi yang bisa memastikan alokasi dana insentif bagi guru swasta termasuk guru ngaji dan petugas rumah ibadah tidak terganggu lantaran terbitnya Permendagri nomor 32/2011. "Makanya kami minta supaya sejak dini dicarikan solusi.  Sebab tentu kita tidak ingin ada pejabat tersangkut hukum, lantaran membela nasib guru," pungkasnya.
Penulis: Udin Dohang
Sumber: Tribun Kaltim

TRIBUNnews.com © 2014

About us

Help

Atas