TIDENG PALE, tribunkaltim.co.id- Bupati Tana Tidung H Undunsyah menyurati Pertamina guna menambah jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Tana Tidung. Pasalnya selama ini kuota yang didapat masih mengacu pada kecamatan, padahal KTT telah menjadi kabupaten yang membutuhkan BBM lebih banyak dibandingkan saat masih menjadi kecamatan.

Seiring makin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung, makin bertambah pula kendaraan yang beroperasi, sementara kuota BBM yang didapat masih mengacu pada kecamatan yang dilayani satu Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, sehingga harga jual di pengecer terbilang cukup mahal padahal BBM yang ada baru jenis premium dan solar.

“Jumlah kendaraan baik yang di darat maupun di laut semakin banyak sehingga membutuhkan BBM yang cukup untuk mengoperasikanya, tahun 2011 lalu saya pernah meminta kepada Pertamina untuk menambah kuota namun hingga saat ini belum terealisasi,” ungkap Bupati Undunsyah, Senin (25/6/2012).

Di tingkat pengecer satu liter premium maupun solar bisa mencapai Rp 9.000, padahal di AMPS hanya Rp.4.800 per liter. Tingginya harga BBM diindikasikan sebagai salah satu penyebab mahalnya harga sembako di KTT.

Dengan adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) dan satu APMS, diharapkan harga eceran tertinggi (HET) normal dan harga- harga bahan pokok juga ikut turun meskipun tidak signifikan.

“Perekonomian di suatu daerah tidak lepas dari ketersediaan BBM karena transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan berbagai barang kebutuhan, sangat tergantung pada BBM. Untuk itu kita melakukan berbagai langkat untuk menambah satu SPBU di KTT,” katanya.

Rencananya AMPS milik Adindo di Desa Kujau Kecamatan Sesayap akan ditingkatkan menjadi SPBU. Lahan maupun SPBU yang ada akan dimaksimalkan dengan cara pinjam pakai kepada Adindo dengan difasilitasi pihak Kepolisian.

“Sebenarnya di KTT ada dua APMS, namun yang satunya merupakan milik Adindo. Agar kebutuhan BBM tercukupi Pemkab Tana Tidung telah melakukan negosiasi dengan Adindo untuk meningkatkan status APMS menjadi SPBU, sehingga penyaluran BBM bisa dilayani oleh satu APMS dan satu SPBU. Insya Allah bisa memenuhi kebutuhan BBM di KTT,” urainya.

Meski belum ada Pertamax di KTT, namun kendaraan plat merah telah menggunakan Premium maupun solar dengan harga industri sejak 2010 lalu, karena jika kendaraan dinas juga menggunakan BBM bersubsidi dipastikan masyarakat akan kekurangan.

“Mobil dinas yang beroperasi di KTT telah menggunakan BBM non subsidi sejak 2010 lalu. kalau mobil dinas juga menggunakan BBM bersubsidi, jatah untuk warga akan habis hanya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan plat merah, namun dengan adanya SPBU diharapkan masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan BBM baik untuk kendaraan darat maupun laut,” pungkasnya.