• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribun Kaltim

DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda

Rabu, 4 Juli 2012 11:13 WIB
DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda
tribun kaltim/niko ruru
Rapat paripurna tanggapan terhadap raperda Kabupaten Nunukan dan raperda inisiatif DPRD Nunukan.
NUNUKAN,tribunkaltim.co.id - Anggota DPRD Nunukan melalui fraksi-fraksi, Rabu (4/7/2012) hari ini menyampaikan pemandangan umum terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan terkait enam rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Nunukan.

Acara yang dirangkaikan dengan tanggapan Pemkab Nunukan terhadap dua raperda inisiatif DPRD Nunukan itu dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang II Tahun 2012 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Haji Ngatidjan Ahmadi dan dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani, Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)melalui juru bicaranya Hj Nur Aida menilai pengajuan enam raperda ini merupakan langkah maju untuk menjabarkan sistem hukum nasional.

F-PBB menghargai upaya untuk melengkapi perangkat hukum dengan mengajukan raperda yang meliputi Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2016, Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Raperda Tentang Retribusi Pasar, Raperda tentang Retribusi Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Raperda tentang Pembentukan Kecamatan Sembakung Atulai.
Disebutkan dalam pembentukan suatu raperda tidak hanya bersifat yuridis formal tetapi juga ada pertimbangan lain seperti filosofis.

Dari segi kuantitas, raperda yang diajukan ini sudah sangat memadai. Namun diharapkan pula raperda tersebut diikut dengan kualitas yang dapat diukur dari keadilan dan kepastian hukum, efektivitas dan efisiensi, mudah dilaksanakan dan ditegakkan, sinkronisasi dan koordinasi serta sederhana dan jelas

"Kami berharap hal-hal yang kami sampaikan bisa menjadi masukan untuk pembicaraan selanjutnya," ujarnya.

Sementara Fraksi Partai Demokrat (F-PD) melalui Juru Bicaranya Marli Kamis mengatakan setelah mencermati raperda yang disampaikan Pemkab Nunukan maka F-PD berpendapat, Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan apabila disetujui, maka pemerintah harus dapat memberikan bimbingan kepada peternak agar mereka bisa berhasil. Selama ini pembagian bibit tidak merata seperti bbit kerbau dan sapi.

Terkait Raperda tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersiahan FPD berpendapat sementara ini penanganan persampahan masih belum maksimal.

Sementara terkait pembentukan Kecamatan Sembakung Atiulai yang terdiri dari 10 desa, FPD mempertanyakan, apakah desa dimaksud sudah memenuhi persyaratan seperti yang dimaksudkan dalam aturan?.

"Jangan sampai kemudian terjadi penghapusan dan penggabungan desa seperti di kecamatan lain. Kami memandang perlu segera dibahas raperda dimaksud," ujarnya.

Selain itu FPD juga menyampaikan usulan. "Kami dari Fraksi Partai Demokrat sekali lagi mengusulkan agar disetujui pemekaran Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan mengingat letaknya yang berbatasan langusng dengan Malaysia. Dan kondisinya begitu luas dengan penduduk sangat berjauhan sehingga sulit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujarnya.
Penulis: Niko Ruru
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
35094 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas