A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

RPJMD Harus Menekankan Pelayanan Dasar Masyarakat - Tribun Kaltim
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 19 April 2014
Tribun Kaltim

RPJMD Harus Menekankan Pelayanan Dasar Masyarakat

Rabu, 4 Juli 2012 16:03 WIB
NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Fraksi Perjuangan Rakyat (F-PR) berharap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2012-2016 menekankan pada pelaksanaan program pemerintah yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat  seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk penyediaan air bersih dan energi listrik.


Melalui juru bicaranya Niko Hartono, FPR menyebutkan Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2016 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk lima tahun kedepan yuang berisi penjabaran visi misi dan program Bupati yang dipilih pada saat pemilihan kepala daerah. Dokumen ini juga disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).


Terkait dengan  Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, F-PR berharap dengan disahkannya raperda dimaksud, maka pendirian rumah potong hewan (RPH) benar-benar menjamin ketersediaan daging dan jeroan yang utuh, aman, sehat dan halal. Jangan sampai RPH tidak memenuhi persyaratan yang justru menyebabkan risiko penyakit yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.


Pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang II Tahun 2012 dengan agenda Pemandangan Umum Anggota DPRD Nunukan Terhadap Enam Buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Nunukan. Tanggapan Pemkab Nunukan Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Nunukan itu, F-PR terkait dengan Raperda Tentang Retribusi Pasar berharap pemberlakuan perda ini nantinya dapat meningkatkan pemasukan untuk daerah dari sektor perpasaran. Hanya saja, penarikan retribusi ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan diantaranya menyangkut keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan pasar.


Sedangkan terkait  Raperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, F-PR menilai perlu adanya penetapan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Penerapan tarif retribusi harus memperhatikan penduduk miskin dengan membuat klasifikasi. Raperda ini juga perlu disosialisasikan sebelum ditetapkan sebagai perda, agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.


Mengenai Raperda tentang Retribusi Mineral Bukan Logam dan Batuan, F-PR menyebutkan, penambangan mineral bukan logam saat ini masih belum menjadi persoalan yang krusial. Namun hal ini akan menjadi masalah jika kedepan dilakukan eksploitasi secara besar-besaran. Karena itu dalam penyusunan raperda dimaksud, perlu dibuatkan naskah akademik. Perlu memperhatikan sejumlah aspek menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.


Perlu juga menetapkan zona yang terlarang untuk ditambang dan zona yang boleh ditambang sehingga ini akan memudahkan pemberian perizinan pada lokasi yang sudah ditetapkan.


F-PR juga secara tegas menyatakan dukungan terhadap Raperda tentang Pembentukan Kecamatan Sembakung Atulai.


Sementara terkait dengan Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaran Pendidikan, ditegaskan raperda ini perlu dibuat untuk menjabarkan dan menegaskan aturan yang lebih tinggi. Perda ini sangat diperlukan karena pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.


Soal pentingnya Raperda Inisiaitf tentang Penanggulangan HIV/AIDS, disebutkan perda ini dibuat menyusul terus meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS di Nunukan.


F-PR berharap, dengan diberlakukannya perda dimaksud tentu dapat mengurangi penularan HIV/AIDS. Nantinya semua pihak termasuk masyarakat, ormas maupun LSM bisa ikut terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS di Nunukan. Pemerintah dalam hal ini juga harus menganggarkan khusus dan menyediakan fasilitas untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan.
Penulis: Niko Ruru
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
35117 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas