• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribun Kaltim

11 Perusahaan Batu Bara di Kaltim Belum Sampaikan Laporan

Kamis, 5 Juli 2012 20:19 WIB
BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Sebanyak 11 perusahaan batubara di Kaltim belum menyampaikan laporan setoran kepada negara tahun 2009, kepada Sekretariat Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI). EITI adalah sebuah standar global untuk mentransparansikan pembayaran-pembayaran dan penerimaan dari sektor industri ekstraktif. Indonesia telah menjadi salah satu negara kandidat pelaksana EITI, sejalan dengan Peraturan Presiden No 26/2010 tentang transparansi penerimaan negara dan daerah yang diterima dari sektor industri ekstraktif migas dan pertambangan.

"Jenis laporan yang harus disampaikan oleh perusahaan adalah informasi jumlah penerimaan negara yang dibayarkan kepada pemerintah, baik berupa pajak maupun nonpajak," kata Maryati Abdulah Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dan Ananda Idris, Wakil Sekretaris EITI Indonesia, di Hotel Grand Jatra, Kamis (5/7).

Dalam putaran pertama EITI ada sebanyak 129 perusahaan di Indonesia yang wajib menyampaikan laporan kepada EITI, yakni 57 perusahaan migas yang menyampaikan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada pemerintah serta 71 perusahaan mineral dan batubara yang menyampaikan PNPB di atas 500.000 US Dollar.

"Namun, hingga saat ini masih ada 21 perusahaan yang belum menyampaikan laporan dan mayoritas adalah perusahaan batubara yang beroperasi di Kalimantan. Sebanyak 11 diantaranya adalah perusahaan batubara di Kaltim," papar Maryati.

Menurut Ananda, jenis laporan yang mesti diberikan sebenarnya sangat simpel. Khusus untuk perusahaan tambang, laporan yang mesti disampaikan adalah besaran royalti, land rent, serta pajak-pajak kepada Pemda dan pemerintah pusat. Sedangkan untuk perusahaan migas, berupa jumlah bagian negara serta Pph migas.

Mekanisme pelaporan ini tak hanya diterapkan dari sisi perusahaan tetapi juga dari sisi pemerintah. Perusahaan ekstraktif melaporkan berapa yang dibayarkan pada pemerintah setiap tahun dan pemerintah melaporkan berapa yang diterima dari perusahaan ekstraktif setiap tahun. Laporan tersebut dikumpulkan dan kemudian direkonsiliasi oleh sebuah tim verifikasi independen dan nantinya akan dipublikasikan.

"Kami sudah berikan form pelaporan dan sudah melibatkan perusahaan-perusahan sehingga sebenarnya mereka sudah mengetahui akan hal ini," ujarnya.

Urgensi dari laporan perusahaan- perusahan, kata Ananda terkait dengan penilaian Indonesia sebagai salah satu negara kandidat pelaksana EITI.
"Sejak Oktober 2010, Indonesia diterima sebagai negara kandidat dan diberikan waktu 2,5 tahun untuk membuktikan diri sebagai negara patuh terhadap ketetapan EITI, hingga April 2013 mendatang. Jadi kami menunggu laporan dari perusahaan yang belum menyampaikan laporannya, hingga akhir tahun ini. Bila sampai waktunya tidak disampaikan maka Indonesia tidak akan lolos dalam proses sebagai negara yang telah memenuhi EITI secara penuh atau compliant country," paparnya.
Penulis: Maipah
Editor: Fransina
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas