JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012 harus dibatalkan. Pasalnya, berdasarkan SKB menteri tentang moratorium PNS baru akan berakhir pada 3 Desember 2012. Artinya, apabila seleksi CPNS tetap dilakukan serentak pada 8 September 2012, maka hal tersebut sudah melanggar SKB mengenai moratorium PNS.

"Berarti SKB 3 menteri tentang moratorium benar-benar tidak bisa diimplementasikan alias gagal total, dan otomotis pada tanggal 3 Desember 2012 sebagai akhir moratorium, tidak usah dicabut lagi oleh karena selama ini pemerintah tidak pernah serius dalam implementasi moratorium ini," kata Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada Tribunnews.com, Minggu(22/7/2012).

Kalau memang serius, kata Uchok, seharusnya Kementerian Keuangaan sebagai bendahara negara membatalkan semua program dan alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang pada tahun 2012 mempunyai program penerimaan PNS. Akan tetapi pada kenyataannya, Kementerian Keuangan justru ikut-ikutan membuka saringan masuk CPNS tahun 2012.

"Yang lebih ironis, dan tidak tahu malu adalah perilaku Kementerian Keuangaan, di mana menterinya sendiri yang ikut tandatangani dalam SKB tersebut, tapi lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap SKB tersebut," jelasnya.

Uchok menduga tetap dilaksanakannya seleksi CPNS tahun 2012 adalah untuk melanggengkan praktek-praktek mafia PNS. Sebab, sudah sangat jelas moratorium PNS baru akan berakhir pada 3 Desember 2012, namun tetap dibuka dan dilaksanakan serentak pada 8 September 2012 mendatang.

"Dan, tidak bisa dihentikan penerimaan PNS baru oleh karena adanya mafia PNS ini. Setiap CPNS yang bisa lolos dan diterima masuk sebagai PNS harus bayar uang pelicin dulu. Dan ini sangat merugikan masyarakat," pungkasnya.