NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Wakil Ketua DPRD Nunukan Haji Ngatidjan Ahmadi mengatakan, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sulit bagi pemerintah untuk melarang barang-barang termasuk gula illegal masuk ke Nunukan. Selain karena ketergantungan warga terhadap produk asal Malaysia tersebut, gula illegal justru sangat menguntungkan warga di daerah ini.

Gula-gula yang diimpor secara illegal ini merupakan gula subsidi Kerajaan Malaysia yang harusnya hanya bisa dinikmati warga setempat. Gula subsidi ini tentunya jauh lebih murah ketimbang gula-gula yang didatangkan dari dalam negeri.

“Melihat kondisi masyarakat Nunukan sebagai daerah perbatasan, secara tidak langsung gula subsidi asal Malaysia itu dapat membantu kebutuhan gula di Nunukan dengan harga yang lebih murah,” ujarnya.

Selain diimpor secara illegal dalam jumlah besar oleh para pengusaha, seringkali warga Nunukan mendatangkan gula-gula ini dari Malaysia dengan menggunakan fasilitas pas lintas batas. Dalam perjanjian lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, warga yang memiliki pas lintas batas dimungkinkan membeli barang asal Malaysia senilai RM600 atau setara Rp1.800.000 tanpa dikenakan pajak.

Sebenarnya dari segi kualitas, gula Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Hanya saja dari segi harga, gula asal Malaysia menjadi pilihan warga Nunukan karena lebih murah.

Gula-gula asal Malaysia yang dipajang di toko-toko sembako di Kabupaten Nunukan, bukanlah menjadi pemandangan baru. Meskipun gula yang jumlahnya sangat besar ini dipastikan didatangkan secara illegal.

Ngatidjan mengatakan, jika dimungkinkan ada aturan yang membatasi gula yang beredar di Nunukan hanya gula dalam negeri, tentu hal ini akan merangsang persaingan usaha bagi para distributor untuk mendatangkan gula Indonesia.

“Kalau memang dimungkinkan sebuah pengaturan untuk mendatangkan ke Nunukan gula Indonesia, kenapa tidak?” ujarnya.