Pembenahan Birokrasi di Pemkab Nunukan Belum Berjalan
Pejabat SKPD memang harus diganti. Ini sudah kita gembar-gemborkan diawal terpilihnya Basri-Asmah Gani. Ini merupakan bagian dari janji kampanye
NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Mahasiswa Nunukan Saddam menilai, Bupati Nunukan Basri- dan Wakil Bupati Nunukan
Hajjah Asmah belum melakukan pembenahan birokrasi seperti yang dijanjikan saat
Kampanye Pemilukada Nunukan 2011.
Mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Nunukan yang dilakukan pemerintahan Basri-Asmah tak lebih dari kepentingan bagi-bagi jabatan. Selebihnya, mereka yang menduduki jabatan strategis tak juga mampu merealisasikan janji kampanye.
“Pejabat SKPD memang harus diganti.
Ini sudah kita gembar-gemborkan diawal terpilihnya Basri-Asmah Gani. Ini
merupakan bagian dari janji kampanye bahwa dia akan melakukan pembenahan
birokrasi secara menyeluruh. Tetapi ini kan tidak terlaksana sama sekali. Ada
beberapa orang yang masih tetap di sana,” ujarnya.
Saddam mengatakan, untuk mengejar
target pelaksanaan janji-janji kampanyenya Basri-Asmah Gani harus segera
melakukan evaluasi para pejabat dibirokrasi. Perlu melakukan penempatan pejebat
dalam organisasi pemerintahan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan yang
terpenting, penempatan pejabat dalam organisasi pemerintahan daerah tidak didasarkan
pada unsur kolusi.
Perombakkan harus segera dilakukan
dengan memilih para pejabat yang bisa bekerjasama dalam satu tim. Sehingga
tercipta sinkronisasi antara satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan
program-program Bupati Nunukan dalam membangun Kabupaten Nunukan.
Selama ini, penempatan pejabat masih
kental dengan unsur kolusi. Hal itu tampak dari dua kali mutasi besar-besaran
yang dilakukan pemerintahan Basri-Asmah Gani.
Saddam mengatakan, tak bisa
dipungkiri selama dua kali mutasi besar-besaran yang diuntungkan justru mereka
yang memiliki kedekatan dengan pejabat di Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan.
Yang lebih ironis, mereka yang
mendapatkan kesempatan promosi dan menduduki ‘jabatan basah’ merupakan birokrat
yang terlibat mendukung pemenangan lawan politik Basri-Asmah Gani pada
Pemilukada lalu.
Dengan kondisi seperti itu,
Basri-Asmah Gani harus berhadapan dengan birokrasi yang loyalitasnya diragukan.
Sehingga jika tak segera dilakukan perombakan terhadap organisasi
pemerintahan daerah, Saddam pesimistis pemerintahan Basri-Asmah Gani mampu
dengan baik melaksanakan janji kampanyenya.
“Sesuai
dengan analisis kawan-kawan saat itu, perombakan birokrasi harus dilaksanakan
supaya program-program Bupati bisa terlaksana. Tetapi kemudian ini tidak
dilaksanakan sama sekali,” ujarnya. 
