Kedelai, Protes dan Mental
Tribun Kaltim - Sabtu, 18 Agustus 2012 18:15 WITA
Oleh: Naufal Azizi
Mahasiswa dan Peneliti di Daksinapati Institute
KELUHAN akan kelangkaan pasokan kedelai di tingkat nasional sangat menyedihkan. Ini berdampak pada membengkaknya biaya produksi tempe dan tahu. Terlebih lagi, stok kedelai sebagai bahan utama pembuat makanan khas Indonesia tersebut masih di impor dari Amerika Serikat. Biaya impor yang melonjak naik akibat cuaca buruk yang melanda di sejumlah wilayah Amerika Latin.
Sementara, permintaan pasar (demand) terus meningkat. Harga Rp 8.000/kg dirasa cukup memberatkan bagi produsen. Sehingga tak cukup untuk menekan biaya produksi. Satu-satunya jalan adalah memaksakan naiknya biaya tempe dan tahu. Lantas, apa yang salah? Siapa yang sejatinya kena efek kelangkaan ini?
Secara itung-itungan ekonomis, ini tak jadi masalah. Meningginya permintaan pasar secar secara mikro akan berbuah manis meski harga tempe tetap dinaikan. Terlebih melihat momentum di bulan Ramadhan. Dimana daya beli masyarakat begitu tinggi. Kondisi ini akan berbuntut positif bagi produsen. Mereka mampu menutup membengkaknya biaya produksi.
Tapi tidak cukup berhenti disitu. Hal semacam ini hanya sanggup dicapai oleh produsen tingkat menengah ke atas. Sedangkan tingkat bawah jangan ditanya lagi. Mereka bakal kelimpungan lanataran jumlah produksi mereka tak bakal sebanding dengan biaya produksi dan peminat pasar. Bisa-bisa bakal gulung tikar.
Sejalan dengan itu, pada level konsumen (masyarakat) seolah tercekik. Tak ada pilihan lagi. Bulan puasa selalu menjadi antipati dari pemenuhan fisiknya. Sering dengan semua harga kebutuhan pokok melambung signifikan. Sementara hasrat kebutuhan harus terpenuhi. Mau tidak mau mereka ikut serta membeli. Bagi kalangan menegah ke atas barangkali tak masalah. Masih bayak ragam pilihan.
Tak sanggup beli yang satu, ada yang lain. Olahan kedelai adalah satu dari sekian banyak pilihan.
Sementara bagi masyarakat bawah, tempe dan tahu adalah pilihan akhir. Dan itu sudah begitu mewah. Tak terkecuali bila tak ada. Kecap pun bias jadi penyanding nasi. Selama ini memang tempe dan tahu dikenal sebagi makanan kelas bawah. Tak semewah daging, ikan ataupun seafood. Sejak dulu, Tempe terus dibentuk dari persepsi masyarakat yang merendahkan makanan tersebut.
Tak ayal, bila kita teringat akan ujaran Bung Karno "bangsa bermental tempe". Entah akibat dari sifat serta fisik dari tempe atau karena kebanyakan tempe dikonsumsi oleh kalangan bawah. Pada dasarnya, masyarakat sudah faham betul. Ya, selama bulan Ramadhan harga kebutuhan akan meningkat drastis. Sayangnya, kondisi demikian selalu luput dari kaca mata pemerintah. Selalu salah baca.
Niat perbaikan hanya dilakukan secara instan. Tak dibarengi program atau solusi pangan jangka panjang. Buktinya dapat diamati, pelaksanaan "operasi pasar murah" tak cukup jitu. Bahkan kerap kali salah sasaran. Ditambah lagi, masih banyaknya para tengkulak yang pintar membaca kondisi. Pengawasan begitu lemah. Antisipasi selalu telat.
Saya pribadi bingung membaca logika pemerintah. Tak terkecuali terhadap lontaran pernyataan dari menteri yang aneh. Akibat kelangkaan kedelai malah masyarakat disuruh untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Loh, apa harus juga berhenti makan? Jangankan belebihan, dapat barangnya saja sudah langka.
Indonesia yang dikenal sebagi negara pertanian terancam krisis pangan (Kompas, 25/7). Bukan meningkatkan produktivitas pertanian kedelai lokal malah memagari supaya meningkatkan pasokan impor. Akibatnya, negara alami kepanikan. Kekagetan ini berujung pada pembebasan bea masuk kedelai impor. Apa ini tidak malah merugikan negara? Permasalahan ini selalu sistemik dan berangsur-angsur penyelesaiannya.
Ketergantukan akan impor sudah tak terelakkan lagi. Tak salah bila di sejumlah tempat, ribuan pengrajin tempe mogok produksi. Saya pikir bukan semata-mata rugi. Hal ini dilakukan agar mereka mendapat perhatian lebih. Pasukan pupuk, fertilisasi dan peraiaran tak terurus. Selama ini, para petani kedelai lokal jarang mendapatkan perhatian. Kesejahteraan terabaikan. Ini adalah protes mereka. Jatuh-jatuhya terlontar kata prihatin dan selanjutnya menghimbau. Tak dibarengi tindakan tegas dari pemerintah. Padahal urusan pangan sudah lama terbengkalai sejak krisis 1998.
Sudal lama bangsa ini terbawa arus pola pangan dan pasar global. Sekarang kedelai mungkin esok jagung, sagu dan makanan lokal lain. Bisa jadi, kedelai adalah sebuah peringatan. Maka sebutan bangsa tempe bukan lagi hinaan karena tempe sudah menjelma jadi makanan langka atau malah lebih terhina karena kita tak punya tempe lagi. Kali ini, kedelai protes. Protes ini harus dijadikan refleksi bersama. Bila tidak, maka tempe selamanya bisa jadi sejarah yang tak pernah menyejarah. Kapan kita belajar dari sejarah? (*)
Mahasiswa dan Peneliti di Daksinapati Institute
KELUHAN akan kelangkaan pasokan kedelai di tingkat nasional sangat menyedihkan. Ini berdampak pada membengkaknya biaya produksi tempe dan tahu. Terlebih lagi, stok kedelai sebagai bahan utama pembuat makanan khas Indonesia tersebut masih di impor dari Amerika Serikat. Biaya impor yang melonjak naik akibat cuaca buruk yang melanda di sejumlah wilayah Amerika Latin.
Sementara, permintaan pasar (demand) terus meningkat. Harga Rp 8.000/kg dirasa cukup memberatkan bagi produsen. Sehingga tak cukup untuk menekan biaya produksi. Satu-satunya jalan adalah memaksakan naiknya biaya tempe dan tahu. Lantas, apa yang salah? Siapa yang sejatinya kena efek kelangkaan ini?
Secara itung-itungan ekonomis, ini tak jadi masalah. Meningginya permintaan pasar secar secara mikro akan berbuah manis meski harga tempe tetap dinaikan. Terlebih melihat momentum di bulan Ramadhan. Dimana daya beli masyarakat begitu tinggi. Kondisi ini akan berbuntut positif bagi produsen. Mereka mampu menutup membengkaknya biaya produksi.
Tapi tidak cukup berhenti disitu. Hal semacam ini hanya sanggup dicapai oleh produsen tingkat menengah ke atas. Sedangkan tingkat bawah jangan ditanya lagi. Mereka bakal kelimpungan lanataran jumlah produksi mereka tak bakal sebanding dengan biaya produksi dan peminat pasar. Bisa-bisa bakal gulung tikar.
Sejalan dengan itu, pada level konsumen (masyarakat) seolah tercekik. Tak ada pilihan lagi. Bulan puasa selalu menjadi antipati dari pemenuhan fisiknya. Sering dengan semua harga kebutuhan pokok melambung signifikan. Sementara hasrat kebutuhan harus terpenuhi. Mau tidak mau mereka ikut serta membeli. Bagi kalangan menegah ke atas barangkali tak masalah. Masih bayak ragam pilihan.
Tak sanggup beli yang satu, ada yang lain. Olahan kedelai adalah satu dari sekian banyak pilihan.
Sementara bagi masyarakat bawah, tempe dan tahu adalah pilihan akhir. Dan itu sudah begitu mewah. Tak terkecuali bila tak ada. Kecap pun bias jadi penyanding nasi. Selama ini memang tempe dan tahu dikenal sebagi makanan kelas bawah. Tak semewah daging, ikan ataupun seafood. Sejak dulu, Tempe terus dibentuk dari persepsi masyarakat yang merendahkan makanan tersebut.
Tak ayal, bila kita teringat akan ujaran Bung Karno "bangsa bermental tempe". Entah akibat dari sifat serta fisik dari tempe atau karena kebanyakan tempe dikonsumsi oleh kalangan bawah. Pada dasarnya, masyarakat sudah faham betul. Ya, selama bulan Ramadhan harga kebutuhan akan meningkat drastis. Sayangnya, kondisi demikian selalu luput dari kaca mata pemerintah. Selalu salah baca.
Niat perbaikan hanya dilakukan secara instan. Tak dibarengi program atau solusi pangan jangka panjang. Buktinya dapat diamati, pelaksanaan "operasi pasar murah" tak cukup jitu. Bahkan kerap kali salah sasaran. Ditambah lagi, masih banyaknya para tengkulak yang pintar membaca kondisi. Pengawasan begitu lemah. Antisipasi selalu telat.
Saya pribadi bingung membaca logika pemerintah. Tak terkecuali terhadap lontaran pernyataan dari menteri yang aneh. Akibat kelangkaan kedelai malah masyarakat disuruh untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Loh, apa harus juga berhenti makan? Jangankan belebihan, dapat barangnya saja sudah langka.
Indonesia yang dikenal sebagi negara pertanian terancam krisis pangan (Kompas, 25/7). Bukan meningkatkan produktivitas pertanian kedelai lokal malah memagari supaya meningkatkan pasokan impor. Akibatnya, negara alami kepanikan. Kekagetan ini berujung pada pembebasan bea masuk kedelai impor. Apa ini tidak malah merugikan negara? Permasalahan ini selalu sistemik dan berangsur-angsur penyelesaiannya.
Ketergantukan akan impor sudah tak terelakkan lagi. Tak salah bila di sejumlah tempat, ribuan pengrajin tempe mogok produksi. Saya pikir bukan semata-mata rugi. Hal ini dilakukan agar mereka mendapat perhatian lebih. Pasukan pupuk, fertilisasi dan peraiaran tak terurus. Selama ini, para petani kedelai lokal jarang mendapatkan perhatian. Kesejahteraan terabaikan. Ini adalah protes mereka. Jatuh-jatuhya terlontar kata prihatin dan selanjutnya menghimbau. Tak dibarengi tindakan tegas dari pemerintah. Padahal urusan pangan sudah lama terbengkalai sejak krisis 1998.
Sudal lama bangsa ini terbawa arus pola pangan dan pasar global. Sekarang kedelai mungkin esok jagung, sagu dan makanan lokal lain. Bisa jadi, kedelai adalah sebuah peringatan. Maka sebutan bangsa tempe bukan lagi hinaan karena tempe sudah menjelma jadi makanan langka atau malah lebih terhina karena kita tak punya tempe lagi. Kali ini, kedelai protes. Protes ini harus dijadikan refleksi bersama. Bila tidak, maka tempe selamanya bisa jadi sejarah yang tak pernah menyejarah. Kapan kita belajar dari sejarah? (*)
Editor : Fransina
Sumber : Tribun Kaltim