Jumat, 19 Desember 2014
Tribun Kaltim

Batas Kabupaten Kubar dengan Calon Kabupaten Mahakam Ulu Dibahas

Rabu, 29 Agustus 2012 10:57 WIB

SENDAWAR, tribunkaltim.co.id - Guna menegaskan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dengan calon Kabupaten Mahakam Ulu,  Kabag Pemerintahan Setkab Kubar Misran mengadakan rapat koordinasi Penataan Batas Wilayah Antara Kabupaten Kutai Barat Dengan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur di Lantai III Kantor Bupati Kubar, Rabu (29/8).

Turut hadir dalam rakor ini Ketua Komisi B H Asnawi Muhammad, Ketua Komisi C Moch Jafrie Ding, Ketua Fraksi Demokrat Nyangun Alui, Kepala Inspektorat Kubar Gabriel Oktavianus. Juga hadir Sekretaris Presidium Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu Benediktus, Koramil dan tokoh masyarakat Mahakam Ulu.

Dijelaskan Kabag Pemerintahan Setkab Kubar, Misran, rakor ini dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan tata batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan calon Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya antara Kampung Kelian Luar dengan Kampung Memahak Teboq atau Kampung Sirau.

"Namun ini baru wacana karena harus dibahas semua pihak, nantinya kita kroscek di lapangan makanya kami mengundang semua pihak di rakor ini," ungkap Misran.

Ditambahkan, sebelum dimekarkan calon kabupaten Mahakam Ulu agar segera dapat ditetapkan batas wilayah, sehingga nantinya dapat bersama-sama ditetapkan batas kedua kabupaten, dengan pertimbangan tidak ada lagi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

Karena berdasarkan pengalaman, seperti Kutai Barat sudah berdiri 15 tahun namun batas wilayah antara Penyinggahan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara belum kelar-kelar juga.

"Namun pertemuan ini, untuk tahap pertama penyelesaian batas antara Kecamatan Long Hubung dengan Long Iram, walaupun masih ada kampung lain yang akan masuk pembahasan seperti Tutung, Kelian Dalam, Nyerang Bungan bahkan antara Kabupaten Kutai Kartanegara, Malinau dan Kalteng," ungkap Misran.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Kubar Moch Jafrie Ding meminta dalam pembahasan tata batas agar  realistis.  Apabila terjadi ada lahan masyarakat masuk ke salah satu kabupaten maka tidak akan menghilangkan hak masyarakat. "Jadi mohon disampaikan kepada masyarakat agar jangan muncul permasalahan baru," tegasnya.
Penulis: Alex Pardede
Editor: Fransina

TRIBUNnews.com © 2014

About us

Help

Atas