SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Penolakan Muhammadiyah Kota Samarinda terhadap pengembangan bangunan Hotel Crown baru di Jl Imam Bonjol, Samarinda menjadi Tempat Hiburan Malam (THM) dan karaoke dewasa mendapat respon dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda, KAHMI Samarinda dan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Samarinda.

Bukan hanya menolak, ketiga ormas meminta agar Hotel Crown ditutup secara keseluruhan dan perizinan dicabut. Penolakan ini berdasarkan fakta hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Samarinda pada 3 September lalu. Kendatipun belum mengantongi Izin mendirikan Bangunan (IMB), pembangunan Hotel Crown baru tetap berlanjut bahkan sudah mencapai 85 persen rampung.

Di dalam bangunan barunya, tepatnya di lantai 2 dan 3 sudah terdapat ruang - ruang karaoke dewasa, room ladies dan sudah mulai beroperasi. Melihat lengkapnya fasilitas yang ada, bila pembangunan tetap dilajutkan ketiga ormas menilai bahwa ini akan menjadi rumah bordil terlengkap fasilitasnya di Samarinda.

"Kita memandang itu bukan lagi melecehkan, tapi sudah menghina simbol pendidikan Islam. Tidak ada lagi jarak antara sekolah dan THM. Kami mendesak Pemkot Samarinda untuk mencabut izin yang sudah ada dan menolak izin yang sedang diajukan. Ini adalah hukuman karena telah melakukan  pelanggaran. Jangan sampai pemerintah dilecehkan dengan kapital. Crown juga jangan sampai memancing amarah masyarakat Islam," kata Fahrizal Helmi, Wakil Ketua KAHMI Samarinda, Sabtu (15/9/2012).

Sementara itu, GP Ansor Samarinda menilai bahwa kasus yang terjadi bukan merupakan kelemahan pengawasan Pemkot Samarinda tapi sudah mengindikasikan adanya permainan antara dunia usaha dan oknum di Pemkot sendiri.

"Ada permainan di Hotel Crown. Karena  kita tahu, kalau ada bangunan tak ber-IMB langsung dibongkar. Jangankan ditengah kota, di pelosok saja dipantau. Kenapa ini yang didepan mata, di tengah kota bisa lepas. Ini bukan kelalaian atau semata kenakalan pengusaha. Kita melihat ada sesuatu disini," kata Sukri, Wakil Ketua Ansor Samarinda.

GP Ansor juga menilai bahwa kasus - kasus yang ada seperti halnya di Pasar Segiri, Pasar Baqa menunjukkan kesalahan manajemen yang sangat nyata dari pemerintah Kota Samarinda.

"Pembangunan Hotel Crown itu tidak ada maslahatnya sama sekali. Malah kebanyakan modorotnya. Sudah menjadi rahasia umum, THM menjadi tempat peredaran narkoba, miras, dan protitusi terselubung. Kami minta hotel Crown bukan lagi dilarang membangun tetapi ditutup sekaligus beserta hotelnya. Tidak ada kata lain lagi," kata Sukri.

Pendapat serupa dikemukan HMI Samarinda. HMI bahkan menilai bahwa kasus ini sudah mengarah kepada penistaan agama. Dalam waktu dekat, HMI Samarinda akan berkordinasi dengan ormas Islam dan non - Islam lainnya untuk membahas masalah ini.

"Dari perspektif sosial, kalau terbangun sampai finish, gerakan umat Islam akan menolak. Itu akan jadi kasus pertama, kasus lain akan muncul di tempat lain. HMI siap turun bila terus dilanjutkan. Kita akan berkordinasi dengan organisasi tidak hanya berbasis Islam. Kita akan mengangkat isu kemerosotan moral," kata  Dedy Setiawan, Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) HMI Samarinda.