• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Kaltim

FPR Usul Interpelasi Rumah Jabatan Bupati

Kamis, 1 November 2012 13:54 WIB
NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Fraksi Perjuangan Rakyat (FPR) DPRD Nunukan akan mengajukan usul penggunaan hak interpelasi terkait dengan pembongkaran rumah jabatan Bupati Nunukan.

Ketua FPR Niko Hartono mengatakan, fraksi yang terdiri dari tiga anggota Dewan masing-masing dua dari PDIP dan seorang dari PPRN ini akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD Nunukan terkait usulan dimaksud. “Rencananya Jumat besok FPR akan bersurat ke pimpinan untuk menyampaikan usulan interpelasi ini,” ujarnya.

Usulan menggunakan hak interpelasi atau hak untuk meminta pemerintah memberikan keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas, dilakukan karena ketidakpuasan FPR pada saat Bupati Nunukan Basri menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2011.
“Di APBD Perubahan juga kita tanyakan soal opini mesyarakat mengenai rumah jabatan Bupati. Tetapi ini tidak dijawab Pemkab Nunukan,” ujar pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kabupaten Nunukan ini.

Pihaknya ingin mengetahui persis berapa nilai aset itu.  “Tetapi yang terpenting berapapun nilainya itu merupakan aset daerah. Kemarin kita pertanyakan di pemandangan umum, pembangunan guest house kan tidak mesti membongkar rumah jabatan. Tetapi tidak dijawab pemda,” ujarnya.

Ia menegaskan, FPR ingin menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan pembongkaran rumah jabatan dimaksud.
“Kami tentunya butuh dukungan. Kami hanya ingin menjalankan fungsi kami sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD Nunukan,” ujarnya.(*)
Penulis: Niko Ruru
Editor: Sumarsono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas