• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Kaltim

Tanggungjawab Kepsek Lama tetap Jalankan

Senin, 7 Januari 2013 20:31 WIB
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id -  Kendatipun sudah menduduki jabatan baru, kewajiban para Kepala Sekolah (Kepsek) yang masih tertinggal di tempat terdahulu tetap harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Ketua Jaringan Pemantau Penyelenggara Pendidikan (JP3) Kaltim, kendatipun banyak Kepsek yang merasa bahwa keputusan penempatan Kepsek kali ini kurang adil, keputusan ini harus tetap dijalankan.

"Apel hari Senin (7/1/2013) kali ini amat istimewa, karena 117 kepsek yang baru diangkat maupun mutasi menempati pos barunya. Tentunya, akan ada serah terima jabatan bagi yang legowo, dan yang frustasi akibat prestasi yang tidak diakui pemkot walaupun periode masih cukup memastikan tidak akan hadir di acara itu," kata Sentot Sudarto, Ketua JP3 Kaltim, Senin (7/1/2013).

JP3 menilai, bahwa proses pengangkatan dan mutasi adalah hal yang lumrah untuk dilaksanakan. Namun, apa yang menjadi tanggungjawab tetap harus dipenuhi.

"Yang penting laporan keuangan yang berasal dari BOS, atau block grand tetap di lakukan Kepsek yang lama, yang bertanggung jawab atas bantuan uang negara untuk pendidikan di unit kerjanya adalah Kepsek yang lama," kata Sentot.

Untuk Kepsek baru lanjutnya, jangan mau terlibat membuat laporan dana - dana tersebut. Hal itu menurutnya perlu diantisipasi untuk menghindari hal - hal yang melanggar hukum nantinya. Informasi yang didapat JP3, penggunaan dan blokcgrand ataupun BOD/BOSDA banyak yang diduga tidak tepat.

"Apalagi ikut tandatangan di laporan pertanggungjawban keuangan tersebut, khususnya untuk kepsek yang baru diangkat. Informasi kami terima bahwa penggunaan blockgrand, khususnya BOS/BOSDA banyak di indikasikan atau diduga hanya akal-akalan," katanya.

Sumadji, Ketua LSM Persatuan Himpunan Forum Penyandang Cacat Rakyat Miskin Indonesia (Phifenca Raskin) Kaltim Sumadji mengatakan bahwa bila ada Kepsek yang diangkat tetapi tidak memiliki sertifikat dan belum mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepsek belum layak menjadi Kepsek. Dan bila dipaksakan, hal itu akan melanggar aturan yang ada. (*)
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Sumarsono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas