• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Kaltim

SMKN 1 Nunukan Bakal Kehilangan Rp 100 Juta

Rabu, 9 Januari 2013 15:49 WIB
SMKN 1 Nunukan Bakal Kehilangan Rp 100 Juta
niko ruru/tribun kaltim
Siswa siswi SMK Negeri 1 Nunukan.
 
NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Kepala SMK Negeri 1 Nunukan Lasali mengatakan, dikabulkannya gugatan pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentu akan berdampak pada sekolah yang dipimpinnya tersebut.


“Kemungkinan kita kehilangan bantuan rutin Rp100 juta setahun dari Direktorat Jenderal Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian bantuan sarana fisiknya hilang, begitu juga dengan bantuan peralatan praktik. Selain itu UPT RSBI di provinsi, yang  menangani khusus RSBI itu akan dihapus,” ujarnya, Rabu (9/1/2013).


Meskipun begitu, sekolah yang sejak tahun 2009 sudah menjadi RSBI tersebut siap dengan konsekuensi dimaksud. Bahkan Lasali memastikan, pembubaran RSBI tak begitu berpengaruh terhadap SMK Negeri 1 Nunukan. Berbeda dengan di provinsi di luar Kaltim yang kemungkinan akan merasakan langsung dampak pembubaran RSBI dimaksud.
“Kita masih ada Bosda dari provinsi dan kabupaten,” ujarnya.


Hanya saja, dengan pembubaran RSBI yang berdampak pada hilangnya bantuan rutin dari pusat, Lasali berharap agar Pemkab Nunukan juga konsisten menyalurkan dana Bosda sesuai dengan yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU).


Dalam MoU dimaksud Pemprov Kaltim memberikan BOSDA sebesar Rp 1.070.000 kepada setiap siswa, setiap tahunnya. Sementara Pemkab Nunukan memberikan bantuan sebesar Rp1 juta untuk setiap siswa, setiap tahunnya.


“Kalau sekarang yang terealisasi Rp1.070.000 dari provinsi sementara dari kabupaten Rp290.000 persiswa pertahun,” ujarnya.


SMK Negeri 1 Nunukan merupakan satu-satunya sekolah RSBI di Kabupaten Nunukan. Lasali mengatakan, sebenarnya sejak Oktober lalu pemerintah pusat sudah memberikan sosialisasi soal pembubaran RSBI. Sehingga pihaknya mengaku sudah sangat siap, begitu MK mengabulkan permohonan penggugat yang mengajukan judicial review atas Pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


“Keputusan MK ini sebenarnya sudah tertuang pada bulan sembilan atau sepuluh waktu pertemuan di Jakarta. Tetapi keputusan akhir di MK baru kemarin,” ujarnya.


Pihak sekolah dengan Jurusan Pertanian, Jurusan Perikanan, Jurusan Multimedia, Jurusan Perkantoran dan Jurusan Akutansi itu menghargai keputusan MK dan siap mengikuti aturan baru sebagai konsekuensi putusan dimaksud.


“Ini salah satu kebijakan dari MK. Walaupun kami sekolah RSBI, kita mengikuti aturan itu. Yang diputuskan MK, itulah yang terbaik untuk semua sekolah di seluruh Indonesia.  Inilah faktor penilaian dari MK, atau ini dianggap tidak sesuai dengan undang-undang, karena ada pihak yang mengatakan ada diskriminasi untuk sekolah yang tidak RSBI. Kami ini menerima saja,” ujarnya.


Karena pengelola RSBI ada di provinsi dan pusat, tentu pihaknya masih menunggu surat resmi mengenai tindaklanjut putusan MK dimaksud.


“Sampai sekarang belum ada ke sekolah-sekolah (suratnya). Apapun yang diambil MK, mungkin ini sudah untuk kepentingan semua sekolah dan negara. Mau tidak mau kita harus terima,” ujarnya.
Penulis: Niko Ruru
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
110532 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas