Membelit Subsidi

PEMERINTAH pusing tujuh keliling menangani BBM. Ratusan triliun habis untuk subsidi. Jatah BBM subsidi 46 juta kiloliter (KL) tahun ini berpotensi 'jebol' lagi. Tahun 2012, realisasi subsidi bahan bakar minyak Rp 216,8 triliun dan listrik Rp 89,1 triliun sehingga total Rp 305,9 triliun.

Untuk itulah, Kementerian ESDM berharap harga BBM subsidi dinaikkan hingga Rp 6.500/liter. Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menyatakan, kenaikan harga BBM subsidi bisa menekan tingkat konsumsi yang selama ini sangat besar.  Jika harga BBM subsidi naik menjadi Rp 6.000/liter, maka konsumsi BBM subsidi yang bisa dihemat mencapai 2,66 juta KL.

Bunyi kebijaksanaan itu adalah subsidi. Subsidi itu intinya untuk membantu orang miskin. Faktanya fasilitas untuk si miskin ternyata hampir 100 persen dinikmati oleh orang kaya, khususnya pemilik mobil. Sementara orang miskin, jangankan mobil motor saja tida ada. Oleh karena itu, kebijaksanaan mempertahankan subsidi menjadi omong kosong besar.  Inilah kebijaksanaan yang sukit dipahami, tetapi terus menerus dipertahankan?

Kini pemerintah mencoba berkelit, dengan cara menaikkan harga BBM subsidi. Berapa pun kenaikan BBM subsidi, sepanjang masih ada disparitas harga, maka kebijaksanaan ini akan tetap  menggerus keuangan negara secara sia-sia.

Mengapa? Karena, Kementerian ESDM sampai saat ini menyatakan angkat tangan, bila harus mengeluarkan kebijaksanaan pembatasan BBM subsidi untuk mobil pribadi. Kementerian baru berani mengeluarkan aturan Permen No. 1 Tahun 2013 tentang Larangan Konsumsi BBM Subsidi untuk Mobil Dinas PNS, BUMN/BUMD, TNI/Polri, serta Mobil Operasional Pertambangan/ Perkebunan di Beberapa Wilayah.

"Aduh saya angkat tangan deh kalau mobil pribadi dibatasi," kata Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini. Kendala soal pengawasan. Siapa yang jagain di SPBU? SPBU ada berapa di Indonesia? Terus bekerja 24 jam, pagi, siang, malam siapa? Selain itu, anggaran yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM sangat besar. Ia menuturkan, langkah termudah dalam pengendalian anggaran tersebut adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

Angka Rp 200 triliun/ tahun sangat besar. Padahal subsidi ini sudah diberlakukan bertahun-tahun dan belum berhenti, artinya dana subsidi BBM ini sudah mencapai puluhan ribu triliun. Tentu bukan sia-sia, tetapi jelas sangat kecil dibanding dengan ongkos yang dikeluarkan. Tidak sebanding dengan apa yang sudah dibuang oleh pemerintah.

Sekarang tinggal maunya pemerintah apa, mau jadi Sinterklas terus menerus, apa mau dianggap sebagai Robbin Hood abadi? Atau mencari solusi bagi Indonesia bermasa depan? Betatapun, BBM akan habis entah 25 tahun, 20 tahun atau 15 tahun ke depan. Meski pasti habis, kita tidak punya persiapan matang menghadapi habisanya energi fosil itu.

Diversifikasi energi berjalan lamban dan mahal, masyarakat dalam kondisi sekarang ini seolah- olah dibuai mimpi abadi bahwa Indonesia akan punya BBM abadi. Kini sikap pemerintah harus tegas naikkan harga BBM sesuai dengan harga keekonomian, tidak ada disparitas harga.

Bila harga sudah disesuai dengan harga komersial misalnya Rp 9.000-10.000/liter, otomatis pendapatan pemerintah akan melimpah. Setidaknya sudah ada simpanan langsung sebesar Rp 200 triliun lebih/ tahun atau lebih. Tentu harus dipertimbangkan pula dampak negatifnya, yaitu inflasi. Tenti lewat berbagai macam kebijaksan moneter, tentu inflasi bisa ditekan.

Kelebihan uang Rp 200 triliun itu bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, infra/suprastruktur, sekaligus membuka lapangan kerja baru di pelosok-pelosok. Sisihkan Rp 100 triliun untuk membangun pemangkit listrik baru non-migas, untuk mengejar kebutuhan tambahan 10.000 megawatt yang sekarang ini macet. Tentu tambahan 10.000 megawaatt itu dikelola oleh PLN, tetapi keuntungannya bisa digunakan untuk membantu rakyat miskin di Indonesia.

Itu hanya sepenggal usulan untuk mengurai keruwetan BBM, PLN dan kemiskinan di Indonesia. Tentu masih banyak alternatif yang bisa dikreasikan, bila subsidi BBM dihapuskan. Uangnya bisa dialihkan untuk menjadi dana abadi untuk mengentas kaum miskin Indonesia yang konon jumlahnya menurut BPS sebanyak 29,13 juta (11,96 persen).

 Penghapusan subsidi BBM tentu tidak akan bakal merobohkan sendi perekonomian Indonesia, justru pemerintah dan rakyat punya alternatif untuk keluar dari persoalan ekonomi yang membelit. Munginkah? (*)