PI-ZI-WBK Apa To?

MEMPERINGATI Hari Jadi ke-56 Provinsi Kalimantan Timur pamer kebehasilan, satu di antaranya menjadi provinsi terbaik tingkat nasional tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) selama empat tahun berturut-turut (2009 - 2012).

Nah terkait HUT kali ini, Pemprov berusaha menaikkan derajat keberhasilannya dengan mewujudkan Kaltim sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Demikian kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat upacara peringatan HUT Kaltim di Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Rabu (9/1).

Menurut dia,  tema ini menegaskan kepada semua pihak bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/ kota, termasuk DPRD, TNI/Polri dan lembaga vertikal di Kaltim bertekad dan memperkuat komitmen melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Proses tersebut melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi. Tekad mewujudkan ZI tersebut dinyatakan melalui penandatanganan piagam Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK di hadapan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) RI pada 22 Oktober 2012 di Samarinda.

Untuk mencapai ZI-WBK, pihaknya harus melalui lima tahap, yakni dimulai dari penetapan calon unit kerja ZI yang didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas (PI).

Kedua, pelaksanaan program pencegahan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan kinerja instansi pemerintah dan lainnya.

Ketiga, penetapan zona integritas oleh para pemimpin di satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keempat, melakukan monitoring dan penilaian oleh Komisi Pemberatasan Korupsi KPK). Kelima adalah penetapan WBK oleh Menteri PAN dan RB atas nama presiden.

Dia mengakui, meskipun Kaltim berhasil menjadi yang terbaik selama empat tahun berturut-turut dalam Lakip, namun untuk penilaian dari BPK baru mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dia berharap dengan dicanangkannya kembali pada 2013 sebagai Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi, maka dia mengajak semua aparatur memperbaiki peringkat hingga mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tujuannnya adalah agar Kaltim benar-benar mampu mewujudkan ZI-WBK.

Untuk mencapai Peningkatan Kerja dan Prestasi sesungguhnya bukan persoalan sulit. Niat atau wacana fromal ke arah sana sudah ada, tetapi masyarakat Kaltim bukan membutuhkan tanda tangan Pakta Integritas dan pembentukan Zona Integritas, tetapi melakukan integritas alias kejujuran di semua lini.

Hal itu mudah dan bisa dicapai secara sederhana. Terpaksa harus berani meng-copy paste kinerja Jokowi-Ahok. Dua tokoh yang duduk sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI itu tanpa tanda tangan pakta apapun langsung tancap gas melakukan 'perbuatan' bersikap tranparen.

Contohnya, eksekutif membuka lebar-lebar akses informasi apapun termasuk anggaran. Apabila sudah diteken, maka APBD DKI akan ditempel di sudut-sudut kampung, pasyandu, pos satpam, terminal, gedung-gedung pemerintah dan swasta secara terbuka dan detil.

Pemerintah DKI juga menjadi pelopor pelaporan pendapatan PPn 10 persen dari pajak makanan, minuman, hotel dan tempat-tempat hiburan di seluruh wilayah. Dengan cara itu, masyarakat bisa melihat langsung berapa besar pemasukkan Pemprov DKI dari sektor PAD.

Setiap rapat, kunjungan kerja dan pertemuan Gubernur/Wakil diunggah ke youtube, sehingga bisa diakses secara terbuka oleh umum, bukan hanya Jakarta, Indonesia tetapi pemirsa di seluruh dunia.

Gubernur Awang Faroek sudah waktunya berani membuka isi APBD 2013 kepada masyarakat, tidak menyelipkan di dalam almari besi pribadi agar tersimpan rapi. Rakyat harus diberi kesempatan seluas-luasnya mengakses informasi itu.

Umumnya semua anggaran Gubernur, Wakil, Ketua Dewan/ anggota, SKPD, LSM, Ormas, Orpol atau siapapun yang telah mendapatkan dana dari APBD. Tanpa keberanian itu, tampaknya Pakta Integritas maupun ZI tidak bakalan mencapai WBK. Ini hanya mimpi belaka. Cuma bisa dibayangkan, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Berabe! (*)