• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 2 Oktober 2014
Tribun Kaltim

Wawali Balikpapan Diduga Jual Aset Pemkot

Senin, 4 Februari 2013 10:08 WIB
Wawali Balikpapan Diduga Jual Aset Pemkot
tribun kaltim/fachmi rachman
Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang
BALIKPAPAN,  tribunkaltim.co.id - Pengurus DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Balikpapan mengelar konferensi pers tentang indikasi korupsi senilai Rp 19 miliar penjualan tanah seluas 5,3 hektare aset Pemkot Balikpapan oleh Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang. Konferensi pers dilaksanakan di sekretariat LAKI Balikpapan, Jl Wijaya Kusuma  No 9 , Minggu (3/2/2013).


Saat dikonfrimasi, Minggu sore (3/2), Heru Bambang menolak memberikan keterangan,  dia menyerahkan sepenuhnya kepada Andi Abdullah SH sebagai kuasa hukum Andi Malik Tadjoeddin. Sore itu, Andi Abdullah dipanggil oleh Heru ke rumahnya untuk memberikan penjelasan hukum terakit dengan persoalan tersebut di atas.

Konferenesi pers seolah menjadi pembuka rumor SMS berantai tentang penjual aset pemkto tersebut di masyarakat. Hadir dalam konferensi Ketua DPC LAKI Balikpapan Ir Nurdin Ismail, Sekretaris H Ahmad Idris, Koordinator Bidang Investigasi dan Advokasi M. Thalib, Koordinator Bidang Pengawasan Alimi Saleh, acara itu dihadiri tiga wartawan di Balikpapan.

Nurdin menjelaskan dia melakukan konferensi pers itu sebelumnya menerima laporan dari warga Balikpapan yang mengaku prihatin atas penjualan aset pemerintah kota tersebut, "Dia memberikan laporan kepada kami," kata Nurdin. Selanjutnya, kata dia, tim LAKI turun ke lepangan manecari informasi terkait dengan dugaan korupsi tersebut.


Berdasarkan data yang diperoleh oleh LAKI, maka terjadi penjualan aset tersebut dalam hak transaksi jual beli tanah antara Heru Bambang, saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Balikpapan dengan PT Indonesia Merancang Bangun (IMB).


Sesuai dengan fotokopi kuitansi yang diberikan kepada wartawan, disebutkan Heru Bambang melakukan transaksi jual beli tanah dengan PT IMB seluas 21 hektare, dengan harga Rp 450.000/meter persegi sehingga nilai totalnya mencapai Rp 94,5 miliar.


"Jadi sesuai dengan penelusuran kami, dari jumlah transaksi itu ada bukti sudah dibayar oleh PT IMB kepada Heru Bambang sebesar Rp 19 miliar," katanya.


Terdapat tiga kuitansi pembayaran dari PT IMB yang diterima oleh Heru Bambang, masing tanggal 4 April 2012 pembayaran senilai Rp 10.0000.000 (sepuluh miliar rupiah) sebagai termin I pembayaran tanah seluas 210.000 meter persegi (21 hektare)termasuk pajak. Berikut pembayaran Rp 3 miliar tertanggal 1 Agustus 2012, lokas tanah disebutkan berada di samping Dome (Balikpapan Sport and Convention Centre), plus pembayaran sebesar Rp 6.000.000.000 dari pembeli bernama  Idris Manggabarani SE untuk lokasi tanah seluas 7 hektare di Jl. Syarifuddin Yoes, Kelurahan Gunung Samarinda.


"Untuk yang Rp 6 miliar ini, terus terang kami belum tahu apakah Idris Manggarabarani terkait dengan PT IMB atau berbeda," kata Nurdin memberikan pengakuan.


Setelah terjadi transaksi itu, katanya, kemudian muncul surat pernyataan dari BPN Balikpapan yang menyatakan bahwa tanah di belakang BSCC (Dome) itu adalah tanah negara milik Pemerintah Kota Balikpapan.


"Nah, dari situ kami mencoba menghubungi Bagian Perlengkapan Pemkot Balikpapan.  Saya temui Pak Arsyad. Beliau secara tegas mengatakan benar bahwa tanah di belakang DOME itu milik Pemkot. Pak Arsyad mengakui bahwa tanah itu ada sertifikatnya. Cuma karena hari Minggu, Pak Arsyad belum bisa membuika file di kantor," katanya.


Jadi, jelas indikasi bahwa penjualan tanah di Belakang DOME itu adalah tanah negara yang dijualbelikan oleh Wakil Walikota Balikapapan. "Untuk itu, kami Senin (hari ini) akan mengirimkan berkas laporan ke LAKI Pusat. Laporan ini kami mintakan ke DPP agar dibawa ke KPK sebagai laporan tindak pindana korupsi di Balikpapan. Bagaimana mungkin tanah negara dijual kepada pihak investor," katanya.


Selain itu, menurut Nurdin, LAKI akan melakukan pertemuan dengan DPRD Kota Balikpapan dan aparat terkait agar persoalan dibahas, "Kalau kemudian ternyata memang terjadi korupsi, maka LAKI menuntut Wakil Walikota mengundurkan diri atau kalau perlu dilakukan pemakzulan," kata dia menjelaskan.

Berdasarkan fotokopi dari LAKI yang diserahkan kepada wartawan, jual beli tanah itu berawal dari Andi Malik Tadjoeddin, warga Pandanwangi GgXIV/35 RT 025, Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat yang memberikan kuasa kepada Heru Bambang, pada tanggal  31 Maret 2011 silam.

Disebutkan dalam kuasa itu, bahwa berindak dan atas nama pemberi kuasa (Andi Malik Tadjoeddin) dalam hal untuk mengurus dan atau mempertahankan hubungan hukum tentang kepemilikan tanah dan sekaligus menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan bukti kepemilikan surat sebagai berikut:

* Surat Tanah No. 632/ 1937 tanggal 12 Agustus 1937 terletak di wilayah Kota Balikpapan seluas kurang lebnih 1.250 hektare
* Surat Kepemilikan Tanah No. 35/ 1936 tanggal 2 Juli 1935 seluas kurang lebih 21 hektare terletak di Balikpapan Selatan dan Tengah.
* Surat Tanah No. 332/1939 tanggal 17 Agustus 1939 di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah seluas 2.500 hektare
* Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 163 K/ Pid/ 1995 seluas 3.000 hektare di wilayah Balikpapan Utara dan Barat
Serta menjalankan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 344 PK/ Pdt/ 2003 tanggal 29 November 2009 yang dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bedasarkan kuasa itulah, kemudian Heru Bambang melakukan transaksi dengan PT IMB untuk menjual tanah seluas 21 hektare.
Saat dikonfrimasi, Heru Bambang menolak memberikan keterangan, justru dia menyerahkan sepenuhnya kepada Andi Abdullah SH sebagai kuasa hukum Andi Malik Tajoeddin. Sore itu, Andi Abdullah dipanggil oleh Heru ke rumahnya untuk memberikan penjelasan hukum terakit dengan persoalan tersebut di atas.
Editor: Fransina
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
125031 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas