Promosi Terbuka Jabatan Struktural (1)

Obyektif, adil dan transparan adalah alasan kunci kenapa promosi terbuka pejabat struktural Eselon II, III dan IV perlu dilakukan di Kota Samarinda.Hal ini penting agar Pejabat terpilih mampu bekerja secara profesional untuk masyarakat.

INILAH kesimpulan yang bisa diambil dari pembekalan Walikota Samarinda dalam rangka seleksi kompetensi pada promosi terbuka jabatan struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

"Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai upaya untuk menjamin obyektivitas, keadilan dan transparansi pengisian jabatan struktural yang lowong. Dengan jaminan obyektivitas, keadilan dan transparansi inilah kita berharap mendapatkan pejabat yang profesional. Pejabat yang berkinerja tinggi, memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan uraian dan syarat jabatan yang tepat serta memiliki integritas yang jelas," kata Walikota Samarinda, Syaharie Ja'ang dalam sambutan pada acara Pembekalan Seleksi Kompetensi, Promosi Terbuka Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda di kampus Pusat Kajian dan Pendidikan dan Aparatur (PKP2A III) LAN Samarinda.

Sebagaimana diketahui, pada 12-14 Pebruari 2013, Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan PKP2A III LAN melakukan seleksi kompetensi pejabat struktural dalam rangka promosi jabatan struktural, khususnya Eselon II, III dan IV di lingkungan kota Samarinda. Sebanyak 125 pelamar bersaing untuk mendapatkan satu tempat pada 16 jabatan struktural lowong yang terdiri dari satu jabatan untuk eselon II, empat jabatan untuk eselon III dan 11jabatan untuk eselon IV. Artikel singkat ini menguraikan tentang bagaimana hakekat promosi terbuka? Bagaimana seharusnya promosi terbuka dilakukan? Siapa yang diuntungkan dengan promosi terbuka ini?

Makna Promosi Terbuka
Stigma negatif masyarakat terhadap pemerintah daerah selama ini adalah soal kinerja dan kualitas pelayanan publik. Agus Dwiyanto dalam penelitiannya tentang kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PSKK UGM tahun 2000 di tiga provinsi, menyimpulkan bahwa rendahnya kinerja birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh kuatnya budaya paternalisme, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi lebih berorientasi kepada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan dirinya sebagai penguasa, dan memperlakukan para pengguna jasa sebagai objek yang membutuhkan bantuannya.

Stigma negatif ini menunjukan buruknya sistem pemerintahan daerah dan memerlukan perubahan paradigma yang meliputi berbagai aspek kehidupan (reformasi). Dalam kajian ini salah satu kelemahan yang penting adalah sistem pemerintahan yang belum mampu menjamin profesionalisme SDM aparaturnya.

Tentu kita masih ingat bagaimana Prof. I Gede Winasa, Bupati Jembrana, Provinsi Bali sukses dalam mendorong kinerja organisasinya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakatnya. Salah satu caranya adalah menjamin profesionalisme SDM aparaturnya melalui perubahan sistem rekruitmen pejabat strukturalnya. Sebuah kajian dilakukan oleh Cahya Loka (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyediakan pelayanan publik yang terjangkau dan gratis.

Salah satu langka penting Winasa dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM aparaturnya adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekruitmen yang berbasis pada kompetisi. Apa yang menarik dari perubahan mekanisme ini adalah lelang jabatan (job tender) dan fit and poper testyang diadakan secara berkala. Lelang jabatan dilakukan untuk pejabat eselon III dan IV, sedangkan fit and proper test dilakukan untuk jabatan eselon I dan II.

Dalam lelang jabatan, setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Penilaian akan dilakukan oleh tim penyeleksi yang keputusannya ditentukan oleh bupati. Sedangkan pelaksanaan fit and prover testdilakukan tim dari Universitas Udayana Denpasar. Hasil dari fit and prover test akan diberikan kepada bupati. Selain itu, langkah ini juga sebagai resep yang digunakan Winasa untuk menghilangkan perilaku KKNK di antara pegawai di Pemerintah Kabupaten Jembrana, mengingat pada dekade sebelumnya penempatan seorang PNS dalam jajaran birokrasi masih terdapat peluang untuk melakukan KKNK (korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme).

Sebuah inovasi cerdas dalam perubahan pola dan sistem rekrutmen pejabat struktural. Yang menarik adalah gagasan ini muncul sebelum khalayak ramai mendiskusikan reformasi birokrasi. Apa yang kita takutkan dengan promosi terbuka di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah? Tidak perlu ada yang kita takutkan selama semua pihak menjamin bahwa rekrutmen pejabat ini dilakukan oleh pihak yang independen dengan kriteria evaluasi yang jelas dengan mendasarkan pada berbagai aturan yang ada serta memegang prinsip utama dalam promosi terbuka yakni obyektif, adil dan transparan.

Dari best practice di Kabupaten Jembrana sudah sangat jelas: rekruitmen terbuka ini menjamin kinerja pelayanan pemerintah menjadi sangat efektif. Meskipun jaminan profesionalisme SDM aparatur ini tidak berdiri sendiri. Setidaknya terdapat beberapa faktor lain yang menjamin kinerja dan kualitas pelayanan pemerintah daerah antara lain : pertama, restrukturisasi organisasi pemerintahan yang ramping. Dalam istilah lain miskin struktur dan kaya fungsi. Kedua, memperkuat agenda restrukturisasi dan profesionalisasi birokrasi melalui dukungan fasilitasi manajemen, berupa efisiensi pemanfaatan aset-aset daerah dan memperbaiki prosedur keuangan. Ketiga, penerapan sistem reward and punishment secara konsisten. (*)