Kamis, 27 November 2014
Tribun Kaltim

Sudah 120 Warung Objek Pajak Terdata Dispenda Samarinda

Minggu, 3 Maret 2013 20:18 WIB

SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Tidak tanggung - tangung, bila memang pajak restoran, warung, dan rumah kost bisa maksimal ditarik, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda 20 - 30 persen. Dengan PAD Rp 1,9 triliun maka penambahannya mencapai Rp 300 - Rp 500 miliar pertahunnya. Demikian dikatakan Mashari Rais, anggota Komisi II DPRD Samarinda belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, untuk meningkatkan PAD, kost dan warung makan selain restoran di Samarinda akan dikenakan pajak. Namun, tidak semua dari kedua kategori tersebut. Untuk warung makan, beromzet minimal Rp 60 juta setahun dan kost yang memiliki minimal 10 kamar. Besarannya 10 persen dari total omzet. Dikenakannya pajak untuk rumah kos dan warung makan sesuai dengan Undang - Undang nomor 28 tahun 2009.

Hingga saat ini menurut Rais, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sudah menyampaikan hasil verifikasi sementara sebanyak 120 warung yang wajib kena pajak.

"Inventarisir untuk warung besar itu sudah ada 120. Kalau berdasarkan data yang disampaikan, itu 20 - 30 persen akan naik PAD.  Ini (120 warung) belum 30 persennya, ini belum maksimal," kata Rais.

Pendataan yang dilakukan Dispenda menurutnya bertahap mulai dari warung beromzet terbesar, sedang hingga rumah kost. Rais optimistis target itu tercapai karena berdasarkan pengalamannya dilapangan potense itu banyak terdapat di Samarinda dan selama ini sama sekali belum tersentuh. Beberapa data yang sudah ada adalah warung di Jl depan Hotel Tepian dan warung di Jl Kalimantan.

"Saya orang lapangan dan punya warung juga. Yang 120 ini masih yang agak menetap. Penjual kepiting di depan Hotel Tepian beromzet Rp 25 - Rp 30 juta sehari. Itu juga yang di Jl Kalimantan, soto, rawon dan bakso itu bisa Rp 30 - Rp 40 juta sebulan. Yang seperti ini wajib kena pajak," katanya.

Apalagi menurutnya, bila pajak hotel di Samarinda sudah on line maka jumlah itu akan semakin bertambah. Selama ini menurutnya, pajak hotel tidak pernah maksimal.

"Dimana kita mencari kamar di Samarinda ini selalu penuh. Tetapi didalam pajak tidak pernah penuh. Kalau pajak itu on line, maka ketika saya pesan kamar maka langsung masuk, langsung diterima, bukan menunggu 1 bulan. Detik ini konsumen bayar maka detik itu pula masuk ke Dispenda," jelasnya.

Untuk pajak hotel on line, pihaknya masih akan mengkaji daerah - daerah lain yang sudah menerapkan. Baik itu melihat sistem dan anggaran yang dibutukan untuk membangun sistem tersebut.

"Masih kita kaji dan masih akan belajar dengan sistem on line ini. Ada beberapa kota kemarin sudah melaksanakan pajak on line. Kita akan tanya berapa anggarannya. Yang jelas kita siap untuk mengadakannya diperubahan ini seandainya kita sudah tahu," katanya.

Terkait ketakutan para pemilik warung dan kost bahwa pajak baru ini akan menjadi lahan korupsi baru, menurutnya hal itu bisa diatasi dengan menetapkan target kepada masing - masing penagih Dispenda, bila tidak mencapai target maka harus langsung diganti. Hal itu menurutnya sudah diterapkan di Dinas Pasar Solo.

"Tapi akan kita upayakan bagaimana meminimalisir. Artinya supaya warung, kost dengan petugas Dispenda kita minta tidak murni hanya 1 orang, bergantian. Kalau dia tidak memenuhi target dalam waktu 3 bulan harus diganti. Itu yang saya harapkan, Dispenda melakukan yang seperti itu. Siapa petugasnya yang menarik atau menagih warung atau kost harus ditarget," katanya.
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas