• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Kaltim

DPRD Panggil Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar

Jumat, 8 Maret 2013 22:50 WIB
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id- Telantarnya SDN 005 di Sei Siring jalan poros Samarinda-Bontang Km 32 selama lebih dari 30 tahun akibat sengketa tapal batas Pemkot Samarinda dan Pemkab Kutai Kartanegara merupakan kesalahan DPRD Kaltim dan Provinsi Kaltim. Demikian dikatakan Sudarno, Ketua Komisi I DPRD Kaltim kepada Tribun, Jumat (8/3/2013).

"Berarti memang kita tidak tanggap. Tidak bisa taktis untuk segera menangani, tidak mengetahui masalah itu secara cepat. Bukan hanya pemerintah, DPRD Kaltim juga salah. Makanya kita tebus kesalahan itu dengan memberikan solusi kepada mereka. Kita selesaikan batas wilayahnya, kita bangun sekolahnya, kita bantu status kepegawaian guru-gurunya," kata Sudarno.

Dalam bulan Maret ini, Komisi I DPRD Kaltim akan menjadwalkan memanggil  Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, Biro Perbatasan, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing pemerintah daerah untuk duduk bersama dalam rapat gabungan dengan Komisi IV DPRD Kaltim.

"Itu harus rapat komisi gabungan karena berkaitan dengan aset, batas wilayah, dan status kepegawaian. Supaya mereka ada kepastian hukum apakah ikut Kukar atau Samarinda kedepan ini. Kalau bisa lebih cepat malah lebih bagus," katanya.

Sudarno yang sudah meninjau langsung kondisi sekolah, Kamis (7/3/2013) menegaskan bahwa pembangunan memang mendesak untuk dilakukan. Untuk itu, ia sudah menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim serta Asisten III Setprov Kaltim untuk segera membantu pembangunan gedung.

"Untuk urusan pembangunan, saya sudah kontak Kepala Diknas Kaltim, Musyahrim, Asisten III, supaya pemerintah turun untuk membantu itu. Dengan mengabaikan itu milik Kukar atau Samarinda. Pemerintah provinsi langsung untuk membangun itu bisa. Jendelanya rusak, jalannya jelek, banjir, ruang guru tidak kondusif karena desak-desakan, provinsi harus segera turun dan kepala Diknas Kaltim sudah mau membantu," katanya.

Terkait telah sekian lama terjadi pembiaran sengketa tapal batas, diakuinya memang selama ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Juga sempat terjadinya  gonta-ganti pembinaan sekolah dari Dinas Pendidikan Kukar ke Dinas Pendidikan Samarinda seperti yang terjadi di tahun 1994-2000 menurutnya adalah lebih kepada masalah manajemen.

Seperti diberitakan, sengketa ini juga sempat mengakibatkan gaji guru SDN 005 Karang Mumus tertunda 1 bulan, dan dirapelkan pada bulan berikutnya. Sekali lagi ditegaskannya, masalah tapal batas Samarinda-Kukar yang berimbas pada SDN 005 Karang Mumus mendesak untuk diselesaikan.

"Ini manajemen pemerintah yang tidak tanggap terhadap permasalahan. Sampai tidak terima gaji itu yang tidak boleh. Ini kan untuk fasilitas anak-anak kita yang ada di sana. Kalau pegawainya masih bisa diatasilah, ini mendesak," pungkasnya.
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas