Jumat, 19 Desember 2014
Tribun Kaltim

Uji Publik Guru Honorer K2 di Samarinda Dilakukan 21 Hari

Jumat, 8 Maret 2013 17:34 WIB

SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Uji Publik guru honorer Kategori 2 (K2) akan diadakan selama 21 hari selama Maret - April 2013. Untuk Samarinda, dari 7200 orang guru honor dan Tata Usaha (TU) terdapat sebanyak 969 guru masuk K2  ditambah usulan pada tahun 2012 sebanyak 83 orang.


Tujuan uji publik ini, diharapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Pengaduan masyarakat ini nantinya akan diselesaikan pemerintah melalui mekanisme verifikasi dan validasi. Seperti diketahui, untuk beberapa daerah lain pengumuman dilakukan melalui media cetak atau media online yang ada.


"Artinya, mereka yang masuk K2 akan diadakan test uji publikasi selama 21 hari. Kalau ada kejanggalan maka silahkan untuk mengklarifikasi. Mungkin ada yang palsu dan sebagainya," kata Wahyudi, Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FSPTTH) Fesdikari Samarinda usai seminar HUT ke-IV di Gedung Pramuka, Samarinda, Kamis (7/3/2013).

Dalam kesempatan yang dihadiri unsur Kementrian Aparatur Negara (Kemenpan) tersebut mengambil  tema " Harapan dan Kejelasan Tenaga Honor K2 serta mau dikemanakan Tenaga Honor Non K2 di Kota Samarinda".

"Kita minta kejelasan kawan - kawan yang sudah masuk kategori 2 (K2). Kemarin kita bertanya - tanya, yang masuk K2 ini apakah yang diterima cuma 30 persen. Kalau cuma itu kan sangat kecil," katanya.

Berdasarkan arahan dari Kemempan dalam pertemuan tersebut, jumlah yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, tetap saja setiap peserta harus melalui tahapan - tahapan tes.

"Tadi sudah dikatakan berdasarkan kebutuhan. Berapa kebutuhan wilayah yang akan disampaikan, kalau memang kebutuhan 1000, tes maka dimenangkan 1000. Tapi memang melalui prosedur tes," katanya.

FS PTTH Fedikari menargetkan, paling lama 22 Maret verifikasi data seluruh guru honrer di Samarinda sudah bisa rampung.  

"Jumlah anggota kita dari data awal kita mapping awal tahun 2012, atau berdasarkan  SK yang diberikan Dinas Pendidikan itu sebanyak 5000 lebih. Setelah kita verfikasi dengan Dinas Pendidikan berdasarkan penerima insentif berjumlah 7200 lebih. Inilah yang harus kita sinkronkan. Berapa data real-nya," katanya.
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Fransina

TRIBUNnews.com © 2014

About us

Help

Atas