Minggu, 19 April 2015

Mayoritas Pelabuhan Khusus di Berau Belum Kantongi Izin

Jumat, 15 Maret 2013 22:27

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), Abdul Nasir saat ditemui Tribun di ruang kerjanya mengatakan, dari 18 pelsus itu, hanya tiga pelsus yang sudah memiliki izin operasional dari Kementerian Perhubungan. Namun pihaknya enggan menyebutkan nama-nama perusahaan lain yang tidak memiliki izin operasional.

“Sampai saat ini, yang sudah punya izin operasional hanya Berau Coal, SBE (Supra Bara Energi) dan Swakarsa,” ungkapnya. Sedangkan 15 pelsus lainnya masih dalam tahap pengurusan izin. Meski demikian, 15 pelsus yang belum memiliki izin tersebut, ternyata sudah sejak lama beroperasi.

Padahal, pelsus tidak diperbolehkan beroperasi jika belum mengantongi izin operasi. “Memang ada tiga tahapan yang harus dilakukan sebelum beroperasi, tapi jangan salahkan saya, pelsus itu sudah beroperasi sebelum saya bertugas di Berau,” kilahnya.

“Kecuali saya datang (bertugas di Berau) ada pelabuhan baru, bisa saya kendalikan. Tapi pelsus yang ada sekarang ini sudah beroperasi sejak lama,” imbuhnya.

Selain itu, KUPP mengaku tidak bisa serta merta menutup pelsus yang tidak berizin tersebut. “Masa harus saya stop (tutup)? Kalau saya tutup perekonomian berhenti, ” katanya lagi. Menurutnya, saat ini ada ribuan karyawan yang bekerja di belasan perusahaan yang memiliki pelsus itu.

Jika pelsus ditutup, kata Nasir, maka kegiatan produksi akan terhenti karena hasil tambang atau perkebunan sawit tidak bisa dipasarkan. Meski belum mengantongi izin dan telah beroperasi, namun Nasir menegaskan, pihaknya mengeluarkan edaran kepada perusahaan yang memiliki pelsus.

KUPP juga mengaku sudah melakukan survey lokasi 18 pelsus itu, setelah mensurvey, KUPP mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan. Dijelaskannya, ada tiga tahapan yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan pelsus.

Halaman12
Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About us Help
Atas