Minggu, 30 Agustus 2015

Perlu Investigasi Menyeluruh soal Keruh dan Pekatnya Sungai Sangatta

Rabu, 20 Maret 2013 22:16


Belakangan banyak sorotan dari berbagai kalangan yang menduga penyebab keruh dan pekatnya sungai Sangatta berasal dari aliran sungai Bendili, yang berhulu di kawasan pertambangan. Pakar ekonomi lingkungan Universitas Mulawarman, Bernaulus Saragih, Ph.D, menilai diperlukan investigasi secara serius dan menyeluruh.


"Yang jelas, Pemkab Kutim perlu melakukan investigasi secara serius dan menyeluruh terkait asal muasal lumpur dan kekeruhan. Harus ada pembuktian ilmiah tentang berbagai faktor yang menganggu kualitas air sungai yang notabene menjadi sumber utama air baku untuk ratusan ribu warga," katanya, Rabu (20/3/2013).


Ketika investigasi dilakukan secara maksimal dan obyektif, akan ada pembuktian ilmiah yang akuntabel. Pada sisi lain, tentu ada pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya karena sudah mengakibatkan kekeruhan, sedimentasi, dan menurunkan kualitas air. Padahal penuruan kualitas air akan mengakibatnya banyak dampak, seperti krisis air hingga penyakit.


Dalam proses investigasi, Pemkab bisa meminta bantuan dari para ahli, baik di internal BLH, Balitbangda, atau perguruan tinggi. Hal ini karena banyak orang yang tidak percaya bahwa air pekat itu berasal dari tambang. "Karena itu perlu pembuktian ilmiah. Pasti ada sesuatu di hulu sungai yang membuatnya pekat dan terganggu," katanya.


Bernaulus menilai, Kegiatan kebun sawit, ladang berpindah, land clearing, atau pertanian masyarakat tidak akan memberikan banyak dampak bagi kekeruhan sungai. Kecuali pola terasering yang massif. Itu pun tidak sebesar pengaruh pertambangan open pit yang sudah pasti mengupas lahan.


"Dalam hal ini harus dievaluasi pula secara mendalam tentang beban ekonomi dan lingkungan yang harus dipikul masyarakat. Termasuk dampai eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat," katanya.


Tentang Perda perlindungan DAS, ia menyatakan mendukungnya. "Sebenarnya saya setuju saja. Namun sejauh mana aturan itu mampu melawan produk Undang-undang yang secara hirarkis lebih tinggi. Perda adalah produk DPRD Kutim, sedangkan perusahaan tambang memiliki izin dari pemerintah pusat. Sejauh mana perda mampu mencegah kerusakan lingkungan, ini yang harus dijawab," katanya.

Halaman123
Penulis: Kholish Chered
Editor: Fransina Luhukay
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About us Help
Atas