• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Kaltim

Perlu Investigasi Menyeluruh soal Keruh dan Pekatnya Sungai Sangatta

Rabu, 20 Maret 2013 22:16 WIB
SANGATTA, tribunkaltim.co.id- Sungai Sangatta, yang merupakan bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karangan, merupakan urat nadi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi lebih dari seratus ribu warga Sangatta. Akan banyak dampak yang muncul bila sungai yang sangat vital ini tercemari oleh polutan yang mengganggu kelestariannya.


Belakangan banyak sorotan dari berbagai kalangan yang menduga penyebab keruh dan pekatnya sungai Sangatta berasal dari aliran sungai Bendili, yang berhulu di kawasan pertambangan. Pakar ekonomi lingkungan Universitas Mulawarman, Bernaulus Saragih, Ph.D, menilai diperlukan investigasi secara serius dan menyeluruh.


"Yang jelas, Pemkab Kutim perlu melakukan investigasi secara serius dan menyeluruh terkait asal muasal lumpur dan kekeruhan. Harus ada pembuktian ilmiah tentang berbagai faktor yang menganggu kualitas air sungai yang notabene menjadi sumber utama air baku untuk ratusan ribu warga," katanya, Rabu (20/3/2013).


Ketika investigasi dilakukan secara maksimal dan obyektif, akan ada pembuktian ilmiah yang akuntabel. Pada sisi lain, tentu ada pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya karena sudah mengakibatkan kekeruhan, sedimentasi, dan menurunkan kualitas air. Padahal penuruan kualitas air akan mengakibatnya banyak dampak, seperti krisis air hingga penyakit.


Dalam proses investigasi, Pemkab bisa meminta bantuan dari para ahli, baik di internal BLH, Balitbangda, atau perguruan tinggi. Hal ini karena banyak orang yang tidak percaya bahwa air pekat itu berasal dari tambang. "Karena itu perlu pembuktian ilmiah. Pasti ada sesuatu di hulu sungai yang membuatnya pekat dan terganggu," katanya.


Bernaulus menilai, Kegiatan kebun sawit, ladang berpindah, land clearing, atau pertanian masyarakat tidak akan memberikan banyak dampak bagi kekeruhan sungai. Kecuali pola terasering yang massif. Itu pun tidak sebesar pengaruh pertambangan open pit yang sudah pasti mengupas lahan.


"Dalam hal ini harus dievaluasi pula secara mendalam tentang beban ekonomi dan lingkungan yang harus dipikul masyarakat. Termasuk dampai eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat," katanya.


Tentang Perda perlindungan DAS, ia menyatakan mendukungnya. "Sebenarnya saya setuju saja. Namun sejauh mana aturan itu mampu melawan produk Undang-undang yang secara hirarkis lebih tinggi. Perda adalah produk DPRD Kutim, sedangkan perusahaan tambang memiliki izin dari pemerintah pusat. Sejauh mana perda mampu mencegah kerusakan lingkungan, ini yang harus dijawab," katanya.


Terkait argumentasi bahwa kejadian luapan air tambang ke sungai (yang belum sempat diolah sesuai baku mutu, red) mungkin diakibatkan oleh curan hujan yang sangat tinggi hingga terkategori di atas normal, Bernaulus mengatakan hal tersebut sudah diatur dan diantisipasi dalam Amdal, khususnya Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).


"Dalam Amdal kan sudah diantisipasi bila ada kejadian-kejadian khusus di luar batas normal. Harus ada antisipasi kejadian di luar perkiraan. Kalau tidak ada antisipasi, artinya amdalnya bermasalah, atau memang mereka tidak profesional," katanya.


Ia menambahkan, tidak ada istilah formal peristiwa alam luar biasa atau kondisi khusus yang ditoleransi. "Aturannya jelas, dalam Amdal juga jelas. Tidak mungkin Amdal disetujui kalau tidak ada antisipasi terhadap kondisi di luar perkiraan," katanya.


Bernaulus juga menyambut baik wacana pembentukan forum air di daerah. "Tidak boleh main-main dengan sumber daya air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat. Jangan sampai air melimpah namun sulit dikonsumsi karena tata kelola air yang lemah," katanya.


Terkait wacana kanalisasi air tambang ke laut (bukan ke sungai), Bernaulus menilai hal tersebut bukanlah solusi, namun semakin memperbesar masalah. "Mereka harus memaksimalkan pengolahan air di WTP hingga mencapai baku mutu yang ditentukan. Sungai dan laut sama-sama sumber daya air yang harus dilindungi," katanya.


Terkait ketentuan perusahaan tambang harus memaksimalkan water treatment process sebelum melepas ke natural stream, perusahaan perlu membuat kolam-kolam darurat, selain kolam pengendap reguler, untuk mengantisipasi luapan air saat curah hujan tinggi dan mengantisipasi by pass air yang belum diolah langsung ke sungai.


"Hal itu sesuai dokumen Amdal yang sudah disahkan. Mereka mesti mengantisipasi kejadian luberan air yang belum memenuhi baku mutu terbuang ke sungai," katanya.


Pada sisi lain, kanalisasi ke laut akan lebih mahal. Pengawasan pemerintah dan publik semakin menurun. "Kalau dilepas ke laut, bisa jadi pembuangan limbah yang belum diolah menjadi-jadi. Juga mengurangi debit air sungai dan membuat krisis air," katanya.


Ia menilai, yang perlu dilakukan adalah mengolah air tambang secara maksimal. "Hasilnya yang sudah sesuai baku mutu bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau masyarakat, dengan catatan benar-benar sesuai baku mutu. Dan itu sudah ditetapkan Undang-undang," katanya.
Penulis: Kholish Chered
Editor: Fransina
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
153611 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas