Pemkab dan DPRD Kubar Usul APBD Murni dan Subsidi

SENDAWAR, tribunkaltim.co.id - Dalam waktu dekat Pemkab dan DPRD Kutai Barat (Kubar) akan segera membuat usulan pembangunan APBD Murni dan subsidi tahun anggaran 2013 ke Pemprov Kaltim. Usulan pembangunan ini dilakukan terkait dengan sejumlah infrastruktur di Kubar yang hingga kini belum selesai dilaksanakan karena wewenang Provinsi dan Pusat.

"Setelah melakukan hearing dengan DPRD Kubar, Pemkab berencana akan membuat usulan APBD Murni dan Subsidi untuk Kabupaten Kubar tahun anggaran 2013 ke Pemprov Kaltim. Hal itu untuk penyelesaian sejumlah struktur dan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat di wilayah Kubar,  untuk segera menyelesaikannya. Kalau tidak bisa diselesaikan pada tahun ini paling tidak tahun depan semua prasarana tersebut dapat diselesaikan," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Asrani seusai mengikuti hearing dengan DPRD Kubar di lantai II DPRD Kubar, Rabu (15/5).

Asrani mengatakan, selama ini banyak pihak yang kurang mengerti terhadap penyelesaian sarana prasarana tersebut, terutama akses trans Kaltim dari Kubar ke Kukar, itu adalah kewenangan provinsi dan pusat. Pemkab Kubar terus mendesak hal itu, tapi hingga kini belum juga terealisasi dengan baik.

Menurut Asrani, sejumlah hal penting yang diusulkan dalam APBD Murni anggaran 2013 adalah penyelesaian jalan poros Kubar-Kukar serta jalan poros Kubar-Mahulu yang merupakan urat nadi ekonomi masyarakat. Karena hal tersebut sangat mendesak, maka perlu percepatan tanggapan Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim untuk segera mendesak pusat agar segera direalisasikan.

"Hal yang diusulkan sangat urgent selain akses antar kabupaten itu, juga penyelesaian jembatan penyeberangan Sungai Mahakam Aji Tulur Jejangkat Melak, Jembatan Mahakam Tering, Pasar Barong Tongkok, Pasar Melak, TPA sampah Belau dan sejumlah proyek lainnya dianggap belum clear, dan sumber keuangannya adalah provinsi dan pusat. Kami juga mengusulkan ABPD Murni dan subsidi untuk penyelesaian akses poros dalam kota, antar kampung, antar kecamatan serta penyempurnaan pembangunan sarana prasarana air bersih hingga ke kampung. Tidak ketinggalan beberapa sarana prasarana penting untuk menuju perbatasan ikut di usulkan," terangnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kubar H Zainuddin Taib sangat mendukung langkah kebijakan Pemkab Kubar karena usulan itu merupakan harapan masyarakat untuk diperjuangkan. Dia juga mengatakan usulan Pemkab Kubar terhadap APBD Murni dan subsidi provinsi tersebut, sangat wajar. Menurutnya dengan adanya Kabupaten Mahulu sebagai pemekaran Kubar, maka sangat diperlukan sarana prasarana bagi masyarakat daerah dalam membangun.

Lebih jauh dia mengatakan, Pemkab melalui Bappeda perlu menyampaikan pokok-pokok LKPJ terhadap Bupati 2011-2016, yang merupakan dasar dalam pembangunan Kubar. Tapi tidak mustahil pembangunan tersebut masih ada yang belum terselesaikan karena kurangnya APBD Murni dan subsidi provinsi dan pusat. Kalau sarana prasarana di daerah itu milik provinsi dan pusat, maka wajib provinsi dan pusat segera menyelesaikannya. (*)