• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 1 September 2014
Tribun Kaltim

Penyerahan Raperda RTRW Kutai Timur Akhir Agustus

Rabu, 7 Agustus 2013 18:33 WIB

SANGATTA, tribunkaltim.co.id- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menyerahan naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur kepada DPRD Kutim akhir Agustus mendatang.

Penyerahan naskah yang seharusnya dilaksanakan pada pertengahan Juni 2013 sempat tertunda karena Pemkab Kutim belum mendapatkan kepastian tentang disetujui atau tidak disetujuinya usulan pelepasan sebagian kawasan (enclave) Taman Nasional Kutai (TNK) untuk kepentingan umum.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Suprihanto, mengatakan pihaknya akan menyerahkan draft Raperda RTRW akhir Agustus mendatang. Hingga saat ini juga belum ada kepastian tanggapan Kementerian Kehutanan RI terhadap usulan enclave Pemkab Kutim.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian tanggapan Kemenhut tentang usulan enclave yang kami ajukan. Entah karena faktor apa," katanya.

Persoalan enclave ternyata juga sudah disampaikan pada rapat pembahasan usulan Maloy sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekretariat Dewan Ekonomi, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, sebagai satu kesatuan bahasan RTRW  Kaltim dan Kutim.

Penundaan penyerahan draft raperda sempat dilakukan karena Pemkab Kutim menghindari akan dilakukannya perubahan terhadap Perda RTRW yang telah disahkan bilamana sudah ada keputusan Menhut tentang usulan enclave. Perubahan perda dinilai akan menghabiskan waktu, tenaga, dan perhatian.

Bilamana masih belum ada kepastian, Pemkab tetap akan mengajukan naskah raperda tersebut ke DPRD Kutim. "Yah, kalau memang sampai pertengahan Agustus belum ada kepastian, naskahnya tetap akan kami ajukan ke DPRD. Karena memang secara waktu sudah terlambat dari waktu yang seharusnya (Juni 2013, red)," katanya.

Bilamana belakangan ada kepastian tentang usulan enclave, maka tetap akan dilakukan perubahan. "Kalau belakangan ada kepastian, tetap akan dilakukan perubahan. Namun kami berharap kepastian sudah diperoleh sebelum Agustus, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan atas perda yang sudah ditetapkan," katanya.

Selain melalui usulan kepada Menteri Kehutanan RI, Pemkab Kutim telah mengupayakan langkah enclave sebagian kawasan TNK melalui perubahan tata ruang daerah. Usulan perubahan tata ruang Kutim yang sepaket dalam usulan Pemprov Kalimantan Timur tersebut telah disetujui Menteri Pekerjaan Umum RI.

Dengan disetujuinya usulan perubahan tata ruang Kaltim, maka akan diturunkan atau di-breakdown ke dalam perubahan tata ruang kabupaten/kota, termasuk Kutim. Secara formal hal ini akan dinaungi dengan peraturan daerah (perda).

Penulis: Kholish Chered
Editor: Fransina
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
229562 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas