• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 29 Agustus 2014
Tribun Kaltim

Pengelolaan APBD Kutai Timur Dinilai Belum Transparan

Kamis, 5 September 2013 23:45 WIB

SANGATTA, tribunkaltim.co.id - Transparansi merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan transparansi, berbagai sisi dan dimensi dari suatu aktifitas akan diketahui secara terang benderang. Sehingga penyimpangan bisa diantisipasi. Termasuk dalam pengelolaan APBD.

Hal ini pun perlu terus dijaga di Kabupaten Kutai Timur. Dengan total APBD sekitar Rp 2 triliun, proses pengelolaan keuangan negara semestinya bisa berjalan transparan, dan bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Hal ini mendapat sorotan dari lembaga Borneo Corruption Watch (Kutai Timur). Akfitis BCW Kutim, Agus, Kamis (5/9/2013), mengatakan selama ini proses penganggaran APBD Kutim relatif tidak transparan untuk publik.

"Pemerintah mungkin membuka informasi kepada anggota DPRD. Tapi tidak kepada publik. Dokumen APBD begitu sulit diakses publik. Padahal publik berhak tahu tentang pengelolaan keuangan negara yang pada hakikatnya merupakan "uang rakyat"," katanya.

Padahal berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 89 ayat 3, rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Dan penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

"Pertanyaannya, apakah hal ini dilakukan di Kutai Timur? Jangankan dilaksanakan, publik begitu sulit untuk mengakses informasi tentang anggaran daerah. Anggota DPRD pun sempat mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan dokumen RKA eksekutif. Padahal sangat diperlukan untuk kontrol dan evaluasi," katanya.

Selain itu, proses pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif juga relatif sebatas formalitas. Bahkan sering sekali terjadi perbedaan antara hasil Musrenbang, penetapan penganggaran formal, dengan implementasi di tataran teknis. Dan umumnya, saat fase implementasi nilai anggarannya menjadi lebih tinggi.

Salah satu bentuk transparansi yang masih harus dilakukan adalah transparansi tentang nilai Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SILPA). "Kami mendapatkan informasi, bahwa eksekutif umumnya mengajukan angka silpa yang bulat, alias angka jadi tanpa memuat rincian detailnya," katanya.

Padahal rincian SILPA sangat penting diketahui secara terbuka. Termasuk kejelasan tentang "SILPA turun-temurun" dari tahun-tahun sebelumnya, yang berasal dari dana APBN namun belum direalisasikan. Baik nilai riil maupun keberadaan dana tersebut.

Persoalan SILPA ini pun sempat menjadi masalah. Contoh kasusnya dalam pembahasan APBD Perubahan 2011. Dalam tindak lanjut keputusan Gubernur Kaltim Nomor 903/11380/319-V/Keu tentang evaluasi Raperda APBDP Kutim 2011, terdapat beberapa kali revisi SILPA dalam waktu yang berdekatan.

"Revisi SILPA sempat dilakukan beberapa kali, karena terjadi ketidaksinkronan dalam akumulasi anggaran di APBDP. Pada akhirnya pun masih belum seimbang, dengan selisih sekitar Rp 38 miliar. Hal ini mendapat sorotan tajam dari unsur pimpinan DPRD Kutim saat itu, sehingga tidak bersedia menandatangani tindak lanjut evaluasi Gubernur Kaltim," katanya.

Pada sisi lain, dalam catatan evaluasi Gubernur Kaltim terdapat temuan lonjakan signifikan pada beberapa pos. Padahal pelaksanaannya hanya akan dilakukan dalam dua bulan. Salah satu contohnya adalah peningkatan alokasi anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kutim secara signifikan.

"Bisa jadi Pemkab akan beralasan lonjakan anggaran itu sebatas penyesuaian saja (budgeting adjustment). Namun semuanya akan lebih terang benderang jika semuanya transparan dan terbuka. Jangan terus membiarkan terjadinya mal-administrasi," katanya. (kholish chered)

Penulis: Kholish Chered
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Tribun Kaltim
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
247432 articles 6 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas