KPK Didesak Usut Kasus PBDB di Kementerian Koperasi

Korupsi yang merugikan keuangan Negara merupakan musuh bersama rakyat Indonesia.

KPK Didesak Usut Kasus PBDB di Kementerian Koperasi

JAKARTA - Korupsi yang merugikan keuangan Negara merupakan musuh bersama rakyat Indonesia. Reformasi mulai melahirkan gagasan perjuangan untuk bersama melawan tindak pidana korupsi.

Korupsi menggerogoti kesejahteraan rakyat Indonesia sehingga berdampak pada kemiskinan yang semakin meningkat, oleh karena itu, maka melawan korupsi adalah hal yang harus kita perjuangkan. Demikian dinyatakan sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Bungkam Koruptor saat menyampaikan orasinya dalam aksi yang dilakukan di depan kantor KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Pernyataan sikap tersebut dalam rangka menuntut kepada para penegak hukum dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk memberantas perilaku koruptif yang terus menggerogoti negeri ini. Salah satunya, yakni kasus VideoTroom di Gedung Smesco Kementerian UKM dan Koperasi  yang merugikan negara senilai Rp 10 milyar.
Serta mendesak Bareskrim Mabes Polri agar segera memeriksa PT Tangga Batu yang sudah di-Blacklist di DKI Jakarta dan telah melakukan tindakan korupsi di Kementerian UKM dan Koperasi. Tidak hanya itu, KPK juga harus mengusut tuntas kasus Program Bantuan Dana Bergulir (PBDB) Kementerian Koperasi yang disinyalir merugikan negara sekitar Rp 90 miliar.

"Kami mendesak kepada Kejagung RI dan KPK mengusut perilaku koruptif, sehingga sudah seharusnya KPK segera memeriksa Direktur Program Bantuan Dana Bergulir (PBDB) Kemenkop Daniel Kiemas atas mencairkan bantuan dana masing-masing Rp 20 M dan Rp 70 M yang digunakan untuk pembangunan Proyek Fiktif di Kemen UKM dan Koperasi," ujar Koordinator Aksi, Rhomadani. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved