Tanjung Selor Jadi Kotamadya, Bulungan Pindah Ibukota ke Tanjung Palas
Seiring terbentuknya Provinsi Kaltara, mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Bulungan harus rela melepas Kota Tanjung Selor.
TANJUNG SELOR, tribunkaltim.co.id - Seiring terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Bulungan harus rela melepas Kota Tanjung Selor yang notabene sebagai ibukota Kabupaten. Pasalnya, hal tersebut sesuai amanat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, yang menyebutkan ibukota Provinsi Kaltara berkedudukan di Tanjung Selor.
Dikonfirmasi hal ini, Bupati Bulungan H Budiman Arifin mengaku tak terlalu mempersoalkannya. Bahkan ia menyatakan kesiapannya bekerjasama bersama Pemprov Kaltara untuk mendukung serta melakukan fasilitasi terbetuknya kotamadya Tanjung Selor, bukan hanya sebagai ibukota Provinsi, tetapi juga sebuah daerah otonomi baru.
Ia menyebutkan, langkah awal yang perlu dilakukan yakni membentuk wilayah administrasi dari tingkat bawah, kemudian runut ke pembentukan wilayah administrasi lebih tinggi. "Yang jelas sesuai harapan kita, bahwa kita mulai dari pembentukan RT (Rukun Tetangga, red) dulu. Kemudian dimekarkan lagi menjadi RW (Rukun Warga). Kemudian dari RW itu menjadi Desa atau Kelurahan," jelasnya.
Ia pun menginginkan, wilayah administratif dapat bertambah di tiap tahunnya. Jika pada 2013 terdapat 10 RT dalam satu Desa/Kelurahan di Tanjung Selor, maka ditargetkan di tahun 2014 ini dapat bertambah menjadi 15 RT. Dengan demikian, jumlah Desa/Kelurahan di tiap tahunnya tentu bertambah menjadi tiga hingga empat wilayah Desa/Kelurahan.
"Jadi tiap tahun ada progres. Nanti di 2015 juga begitu, sehingga nanti tiga atau lima tahun ke depan, Tanjung Selor bisa terdapat empat Kecamatan. Atau bisa juga di tahun ketiga terbentuknya Kaltara, wilayah Tanjung Selor juga bisa diambil dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur," rincinya.
Lantas berpindah ke mana ibukota Kabupaten Bulungan? Budiman menjelaskan, ibukota Bumi Tenguyun ini akan berpindah kembali ke Kecamatan Tanjung Palas, sebagaimana pada masa Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Kecamatan Tanjung Palas pada periode 1731-1958.
Di Tanjung Palas pun saat ini, kata Budiman telah disediakan lahan seluas 25 hektere untuk pembangunan kantor pemerintahan. Namun diakuinya, peralihan ibukota akan memakan waktu lima tahun.
"Tapi, Mudah-mudahan bisa terealisasi dalam waktu empat tahun ke depan. Karena yang jelas masih banyak lah lokasi untuk pembangunan pusat keramaian baru di Bulungan ini," tutup Budiman.
