Massa Desak Pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan

Massa dari presidium, Dewan Adat Dayak Agabag Kabupaten Nunukan dan Pemuda Penjaga Perbatasan, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Nunukan.

NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Massa dari presidium, Dewan Adat Dayak Agabag Kabupaten Nunukan dan Pemuda Penjaga Perbatasan, Jumat (23/5/2014) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Nunukan. Mereka mendesak DPRD Kabupaten Nunukan segera mengeluarkan 7 surat keputusan persetujuan DPRD Kabupaten Nunukan sebagai persyaratan pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, pemekaran dari Kabupaten Nunukan.

Di DPRD Kabupaten Nunukan, massa diterima Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan Karel Sompotan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan seperti Dahlan, Damus Singa dan Hendri Simson, di ruang Ambalat II.

Badan Presidium Pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan diantaranya diwakili ketuanya Samadik dan sekretaris Hermanus.

“Kami memperjuangkan 7 SK yang berkaitan dengan kewenangan DPRD. Setelah dari sini, ke pemerintah lagi. Jadi tujuh SK itu nanti akan kita disampaikan. Dalam waktu dekat. Kita meminta secepatnya,” ujar Samadik.

Samadik mengatakan, untuk pembentukan kabupaten yang merupakan gabungan dari Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi itu, pihaknya membutuhkan dukungan tujuh surat keputusan DPRD Nunukan.

“Kemudian 7 SK Bupati, baru kita naikkan aspirasi ini kepada provinsi dalam waktu dekat,” ujarnya.

Samadik menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah, DPRD Kabupaten berkewajiban menerbitkan 7 SK persetujuan yang meliputi, SK tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, SK tentang Persetujuan Letak dan Nama Calon Ibu Kota Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, SK tentang Persetujuan Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, SK tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan yang Masuk Dalam Wilayah Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, SK tentang Persetujuan Penyerahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kepada Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan.

Selain itu SK tentang Persetujuan Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan dan SK tentang Persetujuan Bantuan Alokasi Pembangunan Kepada Calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara.

Aspirasi yang disampaikan warga tersebut disambut positif Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan. Karel mengatakan, DPRD Nunukan siap membahas rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan.
“DPRD Kabupaten Nunukan siap untuk pembahasan rekomendasi yang dibutuhkan,” ujarnya.

Ia meminta Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan melalui Kepala Bagian Persidangan agar berkoordinasi dengan Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nunukan terkait draf rekomendasi yang dibutuhkan. “Agar draf rekomendasi pada Senin depan tanggal 26 Mei 2014 sudah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan secepatnya disampaikan kepada unsur pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan melalui Ketua Komisi I.

Penulis: Niko Ruru
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved