Pendatang Kota Balikpapan Capai 26.000 Jiwa

Balikpapan, surga bagi pendatang. Tercatat, hingga Oktober 2014, jumlah penduduk luar daerah yang datang ke kota minyak mencapai 26.761 jiwa.

Pendatang Kota Balikpapan Capai 26.000 Jiwa
feri mei efendi/tribun kaltim
Razia KTP di Pelabuhan Semayang Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Balikpapan merupakan surga bagi pendatang. Tercatat, hingga Oktober 2014, jumlah  penduduk luar daerah yang datang ke Balikpapan mencapai 26.761 jiwa.

Sementara untuk total jumlah penduduk di periode yang sama kata Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan H Chairil Anwar, Jumat (28/11/2014) mencapai 701.066 jiwa dari sebanyak 234.969 Kepala Keluarga (KK). Para pendatang ini kata Khairil, didominasi warga dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Saat ini kata Khairil, asalkan mengantongi surat pindah warga luar daerah cukup mudah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan. Berbeda waktu dulu, pendatang harus terlebih dahulu mengantongi KTP sementara serta memberikan uang jaminan, dan harus dipulangkan jika dalam enam bulan tidak mendapatkan pekerjaan.

"Sekarang memang tidak ada saringannya lagi. Oleh karena itu sekarang kita intensifkan razianya melalui Satpol PP melakukan pengendalian penduduk," kata Khairil.

Perlunya surat pindah kata Khairil, agar tidak terjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Sebenarnya kata Khairil, tidak ada alasan bagi warga untuk tidak mengurus surat pindah. Selain tidak dikenakan biaya, pemberlakukan satu orang satu NIK juga mempermudah proses di Kantor Catatan Sipil setempat.

"Didata Adminduk di sana tidak bisa diterima. Jadi dia harus lapor, coret dulu di daerah asal. Dengan catatan bawa surat pindah baru ke daerah yang dituju," katanya.

Untuk warga luar daerah yang sama sekali tidak mengantongi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi warga Kota Balikpapan, sebenarnya sudah diberikan dispensasi yang berlaku sejak Maret - November 2014. Kendati sudah diberikan dispensasi kata Khairil, ada saja pendatang yang enggan melakukan pengurusan.

Menurut Khairil, setiap tahun ada disepensasi untuk kasus-kasus tidak memiliki surat pindah. Hanya saja, kebijakan tersebut ada di Kementrian Dalam Negeri dan bukan pemerintah daerah.

"Dibuka namanya dispensasi itu tanpa surat pindah. Tapi syaratnya dia harus mengisi X101 untuk nanti dikeluarkan NIK. Kalau memang dia punya dokumen dari daerah asal, itu akan kita buat melengkapi. Kemudian membuat pernyataan-pernyataan. Tapi kalau ada semacam dispensasi. Sementara ini kita berpatokan pada surat pindah," katanya.

Bisa juga menurutnya dilakukan pemutihan. Hanya saja, warga yang bersangkutan sudah cukup lama tinggal di Kota Balikpapan dan ada pembenaran dari Ketua RT setempat.

"Buktinya dia sudah punya tempat tinggal. Kebanyakan orang ini tidak punya tempat tinggal, berpindah- pindah," katanya.

Bila belum ada dispensasi kata Khairil, Pemkot Balikpapan intens melakukan razia bagi para pendatang. Pendataan yang dilakukan kata Khairil, masih berorientasi pada KTP. Bila KTP masih berlaku dipersilakan untuk melapor kepada Ketua RT setempat.

"Diingatkan sekali, dua kali. Kalau nggak lapor juga tilang," kata Khairil.

Berdasarkan ketentuan kata Khairil, jika memang warga luar daerah tidak berencana menetap di Balikpapan, seharusnya sudah mengantongi izin bepergian yang harus selalu dibawa. Masa berlaku izin tersebut maksimal 3 bulan.
(Baca: Warga Berharap Urus Administrasi Bisa Lebih Mudah)

"Karena kalau sudah melebihi tiga bulan sudah dianggap pindah. Ini yang berbahaya bisa dikejar-kejar. Jadi disarankan mereka lapor ke pak RT bahwa dia pendatang. Kalau ada razia dia lepas," katanya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help