TribunKaltim/

Dari Lumbis Ogong ke Mensalong Naik Perahu 4 Jam Lamanya

Bukan rahasia lagi, salah satu persoalan pelik masyarakat perbatasan adalah ketergantungan ekonomi pada negeri Jiran, Malaysia.

Dari Lumbis Ogong ke Mensalong Naik Perahu 4 Jam Lamanya
TRIBUN KALTIM/SYAIFUL SYAFAR
Udau Robinson, Kepala BPPDT Provinsi Kaltara 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia dikhawatirkan mengikis rasa nasionalisme masyarakat perbatasan terhadap negara sendiri, Indonesia. Stigma tersebut tampaknya akan selalu tersimpan di memori masyarakat, jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah daerah dan terlebih pemerintah pusat selaku pemegang kewenangan tertinggi yang mengurusi perbatasan.

Kebutuhan dasar masyarakat perbatasan bertahun-tahun telah menjadi masalah yang tak juga mampu dituntaskan. Udau Robinson, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Provinsi Kaltara yang juga merupakan putra daerah perbatasan mengutarakan kondisi dan fakta riil tersebut kepada Tribun. Udau yang belum lama ini berkunjung ke wilayah perbatasan, mencatat beberapa hal.

Bukan rahasia lagi, salah satu persoalan pelik masyarakat perbatasan adalah ketergantungan ekonomi pada negeri Jiran, Malaysia. Pasalnya, untuk menjangkau pusat-pusat perniagaan dalam negeri saja cukup sulit, jika dibandingkan dengan mengakses camp-camp perkebunan sawit di Malaysia yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, atau bahkan pusat-pusat kota di Malaysia.

Di Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan misalnya. Jalan penghubung antara Lumbis Ogong dengan Mensalong (ibukota Kecamatan Lumbis) saat ini saja belum dapat ditembusi. Dari 100 kilometer pembangunan jalan yang direncanakan, baru terealisasi lebih kurang 15 kilometer. Alhasil, masyarakat yang hendak menjangkau Mansalong harus melewati sungai dengan perahu tempel 4 jam lamanya.

Subsidi ongkos angkutan sungai 3 kali dalam sebulan pun belum cukup menjawab keterbatasan moda transportasi masyarakat. Kata Udau, subsidi tersebut minimal harus diterapkan dua minggu dalam sebulan.

"Jangan eksodusnya yang didengungkan. Padahal sebetulnya akses ke luar yang perlu dibangun agar kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi. Harapan masyarakat di sana, bagaimana agar jalan bisa tembus. Kemudian infrastruktur kesehatan dan pendidikan juga juga harus tersedia," jelasnya.

Di Lumbis Ogong juga, berpuluh-puluh tahun sejak Indonesia merdeka belum tersedia satupun tenaga kesehatan. Beruntung saat ini APBD Kabupaten Nunukan sudah dianggarkan untuk pembangunan satu unit Puskesmas di kecamatan ini. Jangankan menjangkau Kota Tarakan yang terbilang memiliki pelayanan kesehatan memadai. Menjangkau Malinau saja jika tidak memiliki uang Rp 5 atau Rp 6 juta masyarakat perbatasan tidak bisa menikmati layanan kesehatan.

"Untuk pendidikan, perlu ada kebijakan merekrut masyarakat lokal. Sebab kalau tenaga pendidik didatangkan dari luar, mereka tidak betah. Itulah yang perlu dipahami oleh pemangku kepentingan. Harus ada konsistensi untuk membangun masyarakat perbatasan. Mudah-mudahan, dengan kunjungan presiden kemarin, hal itu sudah mengarah," tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help