Berita Pemkab Kutai Timur

Jaga Hutan Tanpa Kurangi Nilai Ekonominya

Seharusnya manusia bisa hidup berdampingan dengan flora dan fauna dalam hubungan yang saling menguntungkan pada kawasan hutan lindung.

Jaga Hutan Tanpa Kurangi Nilai Ekonominya
HO/HUMAS SETKAB KUTIM
Suasana rakor pengelolaan kawasan hutan lindung di Kantor Bupati Kutim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Seharusnya manusia bisa hidup berdampingan dengan flora dan fauna dalam hubungan yang saling menguntungkan pada kawasan hutan lindung, demi kebaikan bersama dan pertumbuhan ekonomi. Bukan saling merusak antar satu sama lainnya.

"Jaga hutan tanpa kurangi nilai ekonomi," kata Wakil Bupati (Wabup) Ardiansyah Sulaiman, saat membuka rapat koordinasi (rakor) membahas kerjasama Pemkab Kutim dengan Lembaga Swadaya Masyarakat The Nature Conservancy (TNC) International, tentang pengelolaan kawasan hutan lindung.

Rakor lanjutan itu dilaksanakan di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (4/2/2015). Wabup menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera menyelesaikan draf nota kesepahaman antara Pemkab Kutim dengan TNC. Draf itu menjadi acuan pembuatan peraturan bupati mengenai pengelolaan kawasan hutan lindung. (BACA: Isran Noor Doktor Lulusan Terbaik Unpad dengan IP 3,95)

“Tolong kembangkan lebih serius kerjasama ini supaya output-nya betul-betul membawa manfaat,” kata Ardiansyah. Pihak TNC pun menyatakan siap melakukan pendampingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan kehutanan sesuai kesepahaman yang menjadi kesepakatan bersama.

Pimpinan TNC Kaltim, Niel Makinuddin, mengatakan pihaknya fokus mengelola konservasi alam di darat, kelautan (marine), dan perikanan (fisheries). (BACA: SSA Dispora A Jawara Turnamen U-14 PSSI Kutim)

Program di darat diantaranya pembangunan hijau berbasis kewilayahan, pengelolaan SDA berbasis masyarakat, pelibatan swasta dalam pengelolaan berkelanjutan, pengelolaan kawasan lindung, dan konservasi habitat spesies penting. (*)

BOX
Program Konservasi
*Pembangunan hijau berbasis kewilayahan mencakup:
a. pendampingan perencanaan keruangan wilayah
b. komitmen pendanaan hibah
c. workshop internasional.
d. Kabupaten Berau diusulkan Indonesia sebagai daerah emmission reductions program idea and forest carbon partnership facility (FCPF).

*Pengelolaan SDA berbasis masyarakat, meliputi fasilitasi kampung model dalam penerapan metodelogi melibatan masyarakat dalam isu perubahan iklim dan sebagainya.

*Pengembangan kawasan lindung di meliputi;
a. pemberian dana hibah kepada lembaga adat Wehea
b. pembangunan rencana pengelolaan hutang lindung Wehea (Wahau)
c. peningkatan kapasitas masyarakat
d. dukungan pengusulan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial karst Sangkulirang-Mangkalihat. (*)

Penulis: Kholish Chered
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved