TribunKaltim/

Hanya Kabupaten Tana Tidung Dianggap Tidak Jelas

Hanya Kabupaten Tana Tidung yang dinyatakan tidak jelas karena tidak ada peraturan bupatinya.

Hanya Kabupaten Tana Tidung Dianggap Tidak Jelas
TRIBUN KALTIM / BUDI SUSILO
Kondisi jembatan yang penggarapannya masih mangkrak di sebuah desa di Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi kalimantan Utara pada Mei 2015 ini. Jalanannya pun masih bertanah. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Sebagai Kabupaten yang termuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), nasib Kabupaten Tana Tidung belum ada kepastian akan memperoleh realisasi alokasi dana desa dari pemerintah pusat, Republik Indonesia.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPPMPD) Provinsi Kaltara, Wahyuni Nuzband, di ruang kerjanya Jalan Jeruk, pada Jumat (19/6/2015) pagi.

Wahyuni menjelaskan, daerah yang mendapat kiriman dana desa dari pemerintah pusat baru tiga kabupaten yakni, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

“Saya mendapat kabar Tana Tidung belum dapat dana. Katanya masih proses,” ungkapnya yang saat itu mengenakan busana muslimah hitam.

Menurutnya, penyaluran dana desa tahap pertama akan berlangsung di kabupaten-kabupaten yang telah siap.

Hanya Kabupaten Tana Tidung yang dinyatakan tidak jelas karena tidak ada peraturan bupatinya. “Tana Tidung belum serahkan peraturan bupatinya. Daerah lainnya sudah,” ujar Wahyuni.

Katanya, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Secara nasional, oleh pemerintah pusat disediakan dana sekitar Rp 20,7 triliun.

Khusus bagi Provinsi Kalimantan Utara, mendapat jatah sekitar Rp 129 milyar lebih pertahunnya.

“Penyaluran dananya dibagi dalam tiga tahap. Tidak secara langsung semuanya. Soalnya semua desa-desa belum ada yang siap secara matang untuk menerima semuanya makanya dikucurkan bertahap,” tutur Wahyuni.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Mengalokasikan di dalam pasal 4 disebutkan, dana yang dikucurkan mengacu pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

“Bagi Kabupaten Tana Tidung besarnnya sampai Rp 11 miliar lebih,” ungkapnya.

Karena itu, Wahyuni mengimbau kepada pemerintah Kabupaten Bulungan agar segera membuat peraturan bupati yang intinya mengatur alokasi dana desa dengan acuan payung hukum Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dia menegaskan, jangan sampai telat membuat Peraturan Bupati. Jika tidak diurus cepat, tegasnya, maka desa-desa di Kabupaten Tana Tidung akan mengalami kerugian.

“Daerahnya terancam akan mengalami kekurangan perolehan dana desa,” ujarnya. (*)

Rincian Dana Desa di Kaltara Per Tahun
Kabupaten Tana Tidung Rp 11.147.894.000
Kabupaten Bulungan Rp 22.248.322.000
Kabupaten Nunukan Rp 62.022.821.000
Kabupaten Malinau Rp 34.456.562.000

Penulis: Budi Susilo
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help