Berita Pemkab Kutai Timur

Jamin Legalitas Pekerja Asing, Eksekutif-Legislatif Kompak Sahkan Perda

Regulasi tersebut mengacu pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2012.

Jamin Legalitas Pekerja Asing, Eksekutif-Legislatif Kompak Sahkan Perda
HO_HUMAS SETKAB KUTIM
Eksekutif dan legislatif Kabupaten Kutai Timur menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) dalam sidang paripurna ke 19 tahun sidang 201. Tampak Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman (kiri) dan Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi, meneken kesepakatan. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Kutai Timur menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) menjadi Perda, dalam sidang paripurna ke 19 tahun sidang 2015, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur (Kutim), belum lama ini.‬

‪Ketiga Raperda yang disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) yakni, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim tahun anggaran 2014, Penyelengggaraan Penanggulangan Bencana, serta Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Berita acara persetujuan pihak eksekutif dan legislatif terkait Raperda menjadi Perda tersebut ditandatangani oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Ketua DPRD Mahyunadi, disaksikan oleh para Anggota DPRD serta pejabat lingkup Pemkab Kutim.‬

‪Bupati Ardiansyah Sulaiman saat peyampaian pandangan akhir kepala daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pansus DPRD Kutim yang sudah bekerja maksimal. Khususnya dalam memberikan saran, masukan dan koreksi terhadap ketiga Raperda tersebut.

Di hadapan 30 anggota DPRD Kutim yang hadir, Ardiansyah mengatakan hal tersebut merupakan bagian penting dalam proses penetapan Raperda.‬ (Baca juga: Tiga Perda Disahkan Jelang Libur Lebaran)

‪"Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 merupakan akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini juga merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan UU (undang-undang) Nomor 32 Tahun 2004," ujar Ardiansyah.‬

‪Menurut dia, selama ini Pemkab Kutim terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga akun-akun yang disajikan dapat ditelusuri dan dinilai kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sementara penetapan Perda Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memperlancar penanganan bencana yang terjadi di daerah ini.

Dijelaskan dalam penyelenggraan penanggulangan bencana, diperlukan koordinasi yang solid antara instansi dan perangkat daerah. Diharapkan dengan terbitnya Perda ini, nantinya dapat terjalin koordinasi yang terpadu dan sistematis.

Sedangkan dalam penetapan Perda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah untuk menjamin legalitas para pekerja asing dan juga menggali potensi asli pendapatan daerah.

Regulasi tersebut mengacu pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing terhadap besaran tarif yang dikenakan. (*hms4/adv)

Editor: Kholish Chered
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help