Citizen Journalism

Partisipasi Politik Masyarakat Ujung Tombak Demokrasi Pilkada

SEJAK bergulirnya pemilihan kepala daerah (pilkada), terbukalah lembaran baru di alam demokrasi Tanah Air.

Partisipasi Politik Masyarakat  Ujung Tombak Demokrasi Pilkada
TRIBUN TIMUR_MUHAMMAD ABDIWAN
ANTI-GOLPUT - Ilustrasi. Pengunjung membubuhkan tanda tangan mendukung pemilu anti- golput dalam aksi simpatik Stop golput. Stop money politic di Anjungan Pantai Losari, Minggu (6/4) lalu. 

Oleh: Chairullizza
Komisioner KPU Kaltara
chairullizza@yahoo.com

SEJAK bergulirnya pemilihan kepala daerah (pilkada), terbukalah lembaran baru di alam demokrasi Tanah Air. Pilkada pertama kali dilaksanakan bulan Juni 2005. Sejarah pilkada di Indonesia ini juga merupakan sebuah bukti dari bentuk aktualisasi dan agregasi kepentingan masyarakat yangdilembagakan melalui berbagai proses dan instrumen demokrasi tersebut. Entitas masyarakat yang turut berafiliasi dengan kekuatan membentuk sebuah wadah kepentingan bersama untuk memenangkan berbagai pemilihan di event politik pilkada.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-undang Nomor 20Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, merupakan satu dari sembilan provinsi yang akan melaksanakan pilkada secara langsung tanggal 9 Desember tahun ini. Provinsi ke-34 hasil pemekaran wilayah Provinsi KalimantanTimur ini selain melaksanakan hajatan politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltara juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diKabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam momentum pilkada kali ini akan sangat berpengaruh pada hasil dari pilkada itu sendiri. Legitimasi pada pemimpin yang terpilih akan semakin baik apabila diiringi tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi pada proses pilkada ini. Pemimpin yang terpilihjuga akan dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan tingkat kepercayaandiri yang baik, jika diiringi dukungan yang tinggi oleh masyarakat.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan suatu daerah dalam proses penerapan demokrasi. Menurut Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

BACA JUGA: Sering Makan Daging dan Keju di Usia 50 Tahun Sama Bahayanya dengan Merokok

Partisipasi politik masyarakat merupakan perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki. Azas dasar sebuah negara yang demokratis, yakni kedaulatan rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indikator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh tiga institusi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Prinsip partisipasi ini menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik.

BACA JUGA: Pawai Budaya Sukses Digelar, Cikal Bakal “Kutim Carnaval”

Oleh sebab itu, dalam tatanan negara yang demokratis, idealnya kekuasaan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan,sehingga peran rakyat sangatlah penting, termasuk di dalamnya proses perebutan kekuasaan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat demokrasi bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Halaman
12
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved