Citizen Journalism

Bela Negara yang Terkesan Dipaksakan

SEJAK penghuni Kepulauan Nusantara yang multiwarna ini bersepakat membangun rumah besar bernama "Indonesia", ancaman selalu membayangi.

Oleh: Ricky Valentino
Direktur Eksekutif PIKIR Kaltara
Ketua PB HMI Kaltara
rickyvalentino666@gmail.com

tribunkaltim.co - Sejak penghuni Kepulauan Nusantara yang multiwarna ini bersepakat membangun rumah besar bernama "Indonesia", ancaman selalu membayangi dalam beragam bentuk. Ini menegaskan bahwa ancaman bagi eksistensi segala sesuatu selalu hadir bahkan dalam situasi yang paling aman sekalipun. Demikian pula bagi eksistensi sebuah Negara-bangsa.

Hukum kehidupan ini tentu menuntut kemampuan untuk membaca tanda-tanda ancaman sebelum menentukan cara menghadapinya. Sayangnya, pengurus Negara tidak selalu terampil dalam menafsirkan tanda sehingga jalan keluar yang dipilih pun salah kaprah.

Rentetan tanda ancaman banyak disalahtafsirkan dan solusinyapun terkesan seadanya bahkan jauh dari substansi masalah. Tanpa bermaksud menjadi hakim sejarah, misalnyadi tahun60-an, Malaysia dianggap ancaman. Rezim Soekarno memilih jalan Konfrontasi. Ujung-ujungnya penyelesaian ala militer yang merugikan rakyat. Faktanya kan ratusan pasukan yang dikirim dan gugur di perbatasan itu sebagian besar relawan sipil.

Jalan panjang yang disertai banyak pengalaman pahit, tidak membuat pengurus Negara ini belajar. Cara-cara kusam yang terbukti merugikan bangsa ini, masih juga digunakan. Padahal zaman sudah berubah dan ancaman yang dihadapi pun berubah. Karenanya, ketika cara-cara lama seperti pendekatan militeristik kembali digunakan, menuai banjir kritik cadas, alih-alih didukung. Kritikan ini bukan tanpa alasan mengingat anak bangsa ini pernah mengalami trauma panjang di masa Rezim Soeharto.

BACA JUGA: Awali Aksi Bela Negara, 13 Kendaraan Dobel Gardan Menuju Perbatasan

Sebut saja proyek Bela Negara yang disebut-sebut sebagai solusi atas redupnya nilai-nilai nasionalisme. Ini bukan solusi tetapi masalah baru. Jika benar niat menjaga wibawa bangsa ini, Kemenhan semestinya pembenahan diri dulu. Masih banyak pekerjaan wajib di tubuh institusi TNI-Polri yang belum tuntas. Misalnya moralitas personel, peremajaan alutsista, kualitas pengetahuan dan wawasan, jumlah anggaran, kesejahteraan, dll. Bahkan masalah-masalah lain yang mencederai kredibilitas kedua institusi ini masih ditangani setengah hati. Misalnya masalah kriminalitas oknum, korupsi, dll.

Program Bela Negara ini terkesan dipaksakan. Mengapa? Pertama, pemborosan sumber daya. Coba hitung berapa dana yang dibutuhkan. Untuk 100 juta jiwa yang menjadi target itu butuh dana melangit, apalagi jika setiap warga Negara usia di bawah 50 tahun diwajibkan. Belum lagi kompensasi yang harus diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan selama 1 bulan masa pelatihan. Mendingan dipakai buat program strategis dan urgent. Contoh, pembangunan masyarakat perbatasan, ini sangat sejalan dengan konsep Membangun Indonesia dari Halaman Depan.

Bisa juga untuk program peningkatan kualitas pemuda. Atau buat menyokong industri kreatif rumahan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rasionalnya, dengan APBN terbatas bahkan ngutang karena defisit, proyek gila ini akan menyedot alokasi untuk segmen lain yang justru lebih bela negara.

BACA JUGA: Patok Perbatasan di Kabupaten Ini Digeser Perusahaan Malaysia

Kedua, konsep dan metodologinya tidak jelas. Benar landasan konstitusinya ada tapi detail pelaksanaannya kan tidak jelas. Regulasi teknis belum ditetapkan sudah buru-buru mau dijalankan per 19 Oktober nanti. Ini kan rawan praktek militerisme ala rezim bedil. Yah wajar saja kalau banyak orang menolak. Apalagi ada peringatan keras dari Menhan untuk hengkang dari NKRI kalau tidak mau ikut. Padahal bela Negara itu sarat nilai.

Sederhananya, cinta dan kesetiaan itu ada dengan sendirinya ketika sesuatu itu pantas. Ini kan pemaksaan. Faktanya, cukup banyak kekacauan yang dibuat pengurus negara yang semestinya memberikan keteladanan Bela Negara sebelum menggurui. Atau jangan-jangan pemerintah sudah buntu mencari program untuk memujudkan Revolusi Mental.

Ketiga, disorientasi. Jiwa nasionalis, Pancasilais atau apapun sebutannya itu tidak dibentuk dengan proses instan selama 1 bulan. Semestinya ditanamkan kepada generasi muda sejak dari kecil melalui pendidikan keteladanan oleh keluarga, masyarakat dan Negara. Tapi tidak sekadar formalitas. Makanya, perbaiki metodologi dan hakikat pendidikan. Bela Negara itu tidak identik dengan asah otot. Masalah kebangsaan di zaman ini lebih halus tapi justru lebih mengancam. (*)


Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved