Citizen Journalism

PRT, Tenaga Habis Badan Binasa

BULAN ini kembali ramai pemberitaan tentang pembantu rumah tangga (PRT) yang mengalami kekerasan secara fisik dan materi.

PRT, Tenaga Habis Badan Binasa
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah pembantu rumah tangga (PRT) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2015) lalu. Aksi tersebut mendesak DPR dan pemerintah tidak menutup mata dengan berbagai kasus kekerasan yang menimpa PRT, serta mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan UU Perlindungan PRT. 

Oleh: Irma Ismail
Aktivis MHTI Balikpapan
irmaummuzuhdan@yahoo.co.id

BULAN ini kembali ramai pemberitaan tentang pembantu rumah tangga (PRT) yang mengalami kekerasan secara fisik dan materi, menjadi ramai karena dilakukan seorang anak pejabat, anak mantan Wakil Presiden dan juga anggota dewan terhormat, mewakili partai berbasis agama, lengkap sudah gambaran seorang yang kaya, punya kedudukan sosial, terhormat dari keturunan terhormat juga, melakukan kekerasan terhadap kaum bawah kaum tertindas. Seperti kisah di jaman feodal dulu. Meski yang bersangkutan masih diduga dan belum menjadi tersangka. Hanya saja bukti-bukti sudah cukup kuat. Dalam waktu yang bersamaan, seorang PRT di Medan, Ririn Susanti juga mengalami hal yang serupa.

Dalam konferensi persnya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (4/10/2015), Lita Anggraini dari Koordinator Nasional Jaringan Advokasi PRT (JALA) mengatakan sepanjang tahun 2015 ini, setidaknya ada 376 kasus kekerasan PRT. Dari jumlah tersebut, 65% di antaranya adalah multi kekerasan, seperti upah yang tidak dibayar, penganiayaan, dan pelecehan. Sisanya adalah perdagangan manusia. "Harusnya tidak ada perbedaan, semua sama di mata hukum," kata Lita Anggriani. Ia berharap polisi mengambil tindakan yang tegas (tribunnews.com.Jakarta).

BACA JUGA: Komnas PA Akan Laporkan Oknum Brimob yang Aniaya PRT ke Kapolri

Miris memang melihat kenyataan pahit yang terhampar di depan mata, hanya karena status sosial, harta, keturunan bisa membuat seseorang jadi bisa memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Cukup sudah Suningsih, Sunarsih, Mariani atau Marlena yang mengalami kekerasan oleh majikan di dalam negeri. Cukup sudah Nirmala Bonet, Sumiati dan Erwina yang mengalami kekerasan fisik oleh majikan mereka di luar negri atau Wilfrida yang kini dituntut mati oleh Pemerintah Malaysia.

Siapa yang tidak ternyuh, pergi merantau ke tempat jauh berharap kehidupan yang lebih baik, bukannya pulang membawa uang atau harta benda, tapi pulang membawa luka bahkan terkadang hanya nama saja. Menyikapi semua ini, Pemerintah berencana akan mensahkan ratifikasi undang-undang perlindungan PRT, yang mengambil dari Konvensi ILO. Dan ini sudah masuk draft RUU sejak tahun 2004, bahkan tahun 2012 Komisi IX DPR telah melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina, 27-31 Agustus 2015.

Lantas apa perlu perundangan ini? Apakan menjamin kekerasan terhadap PRT tidak akan terulang? Mengingat banyaknya perundangan yang ada, tapi masih banyak juga pelanggaran yang terjadi. Di mana salahnya? Mengapa ini terjadi dan terus berulang-ulang bahkan dengan pelaku yang sama? Bahkan lebih meningkat baik jumlah ataupun tingkat kekerasan yang dilakukan. Dalam kekerasan apapun, mengapa penegak hukum sudah berupaya, tetap saja semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kapitalis telah benar-benar membuat uang jadi segalanya. Apapun akan dilakukan demi uang, karena dengan uang akan bisa membeli apapun termasuk harga diri, nyawa, peraturan bahkan negara juga bisa dibeli. Ya…akhirnya kembali kepada Negara, sebagai institusi tertinggi dalam tatanan masyarakat. Negara yang akan mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun yang tinggal di dalamnya.

Negara yang akan bertindak tanpa perlu diminta atau diimbau. Negara yang akan menjadi tameng bagi warganya ketika mendapat perlakuan kasar atau tidak adil dari sesama warga negaranya, apalagi dari Negara asing. Negara akan bersikap adil tanpa memandang, agama, warna kulit ataupun status sosial. Negara yang tidak bisa dibeli peraturannya oleh siapapun. Dan Negara itu ada ketika Negara itu menerapkan aturan dari yang menciptan kehidupan itu, yang menciptakan manusia dan memberikan akal padanya dialah Sang Khalik, Allah SWT.

BACA JUGA: Iklan PRT Hongkong Picu Kemarahan Publik

Maka akan tercipta harmonisasi yang manusiawi, karena peraturan yang bersumber dari Allah SWT, yang tertuang dalam Al-Quran dan Asssunah akan memanusiakan manusia, bukan membuat manusia lupa akan kodratnya. Dan akan melahirkan keimanan dan ketakwaan yang mendalam, jadi kontrol akan sejalan dari Negara, masyarakat, keluarga dan individu. Masyarakat, keluarga dan individu akan mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga Negara. (Kitab Nizhomul Islam, Bab Dustur dan Qonun, HIzbut tahrir )

Jelas sudah banyaknya kekerasan terhadap PRT khususnya, karena hilangnya ketakwaan individu. Akibatnya, memandang rendah orang hanya karena status sosial, agama ataupun warna kulit, dan kontrol masyarakat yang memudar ditambah tingkat stres dari pelaku karena sistem yang rusak ini membuat seseorang tidak bisa lagi membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga ketika tidak terpenuhi apa yang diinginkan, maka PRT sebagai orang yang tergantung hidupnya dengannya lah yang menjadi sasaran dari amarah yang meluap. (*)

Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved