Citizen Journalism

Setahun Visi Antikorupsi Jokowi

Jauh hari seorang filsus Yunani sudah mengingatkan, untuk melihat karakter seseorang berilah dia jabatan untuk berkuasa.

Setahun Visi Antikorupsi Jokowi
tribunnews/herudin
Mahasiswa asal Kalimantan Barat dengan memakai pakaian adat dan menunjukkan tarian tradisional melakukan aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015). Pengunjukrasa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat Menggugat, mendesak pemerintah bertindak lebih cepat dalam penanganan bencana kabut asap. 

Oleh: JUPRI
Pegiat Antikorupsi
jupri04hukum@gmail.com

PEMERINTAHAN Jokowi-Jusuf Kalla memasuki usia satu tahun. Bersama kabinet Kerja menggeber visi-misi yang dikristalisasi ke dalam Nawa Cita. Janji pemerintahan dalam visi misi yang diberi nama Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Menawarkan solusi untuk membawa kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, dengan menggerakkan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat dibidang politik, mandiri di bidang ekonomi, serta kepribadian dalam kebudayaan.

Khusus janji dalam pemberantasan korupsi termaktub dalam poin 4 menegaskan kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya.Bila betul-betul janji ini terwujud, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akhirnya terealisasi dibawah Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Jauh hari seorang filsus Yunani sudah mengingatkan, untuk melihat karakter seseorang berilah dia jabatan untuk berkuasa.
Bila ditarik ke dalam massifnya laku korupsi. Nampak wajah korupsi telah bergeser dari korupsi karena kebutuhan (corruption by need) menjadi korupsi karena keserakahan (corruption by greed). Jangan heran banyak pejabat-pejabat negara bergaji tinggi tertangkap tangan menerima suap. Mafia hukum berlindung dibalik jubah kebesaran hakim. Sebuah ironi.

Arus Balik

Setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus dijadikan momentum evaluatif. Penulis pada kesempatan ini ingin mengevaluasi janji pro pemberantasan korupsi poin 4 Nawa Cita.Pertama, negara menolak lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kedua, memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya.

BACA JUGA: Polda Kaltim Rilis Dugaan Korupsi Proyek Bandara Paser

Sejatinya langkah pemberantasan korupsi suatu bangsa sangat ditentukan dari keberpihakan pemerintah. Jokowi sebagai Presiden adalah pemegang puncak pemerintahan dalam sistem presidensial. Pertanyaannya apakah visi misi antikorupsinya terimplementasi ataukah hanya sebatas slogan semata. Ketika terpilih maka apa yang selama ini diucapkan terlupakan?

Realitasnya ibarat api jauh dari panggang. Pertama, inkonsistensi pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam seleksi calon pejabat negara. Awal penyusunan kabinet kerja, Jokowi-JK meminta lembaga antirasuah untuk menelusuri rekam jejak calon Menteri. Menggunakan simbol warna merah, kuning dan hijau. Tujuannya agar fokus membantu Presiden. Maklum pemerintahan SBY-Boediono, sejumlah Menteri tersangkut kasus korupsi. Berimplikasi menurunnya kinerja pemerintahan.

Inkonsistensi kemudian terlihat pada reshuffle kabinet, Presiden tidak meminta lagi bantuan ke KPK melakukan seleksi. Sama halnya dalam pemilihan Kapolri dan Jaksa Agung. Kedua, pemerintah lamban menyelesaikan konflik antara Kepolisian dan KPK. Imbas dari penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, kala mengikuti fit and proper test di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Akibat konflik antara lembaga penegak hukum, dari sisi kerja-kerja pemberantasan korupsi otomatis terganggu. Selain itu, kriminalisasi pimpinan KPK dan pejuang-pejuang antikorupsi tak terelakkan.

BACA JUGA: Carolus Tuah: Kiamat Pemberantasan Korupsi Sudah Dekat

Abraham Samad ditetapkan tersangka atas kasus dugaan kejahatan pemalsuan dokukmen kependudukan, Bambang Widjojanto diduga telah mengarahkan seorang saksi memberikan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi. Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan akte perusahaan PT Deasy Timber tahun 2005. Zulkarnain dilaporkan pernah menerima suap dan gratifikasi tahun 2008 saat menjabat Kepala Kejati Jawa Timur. Sedangkan Johan Budi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Terakhir laporan 21 penyidik KPK atas dugaan kepemilikan senjata api secara ilegal. Termasuk beberapa orang aktivis antikorupsi seperti Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch.

Ketiga, pemerintah tidak tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Disaat yang sama angin segar bagi koruptor dan koleganya. Contoh Rancangan KUHP yang memasukkan kejahatan korupsi sebagai salah satu bab. Artinya korupsi sudah disejajarkan dengan pencurian ayam. Padahal laku korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di Bidang Hukum dinilai lebih buruk dari tahun lalu. Adapun besarannya adalah 40 persen. Sedangkan yang menilai kondisi penegakan hukum lebih baik besarnya 31 persen, sisanya tidak tahu.
Solusi agar pemerintahan kembali meraih simpati rakyat. Maka kiranya harus konsisten mewujudkan Nawa Cita yang pro pemberantasan korupsi. Menjadikan satu tahun pemerintahan sebagai momentum evaluasi. Guna memperbaiki sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti yang dijanjikan. (*)


Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved