Citizen Journalism

Urgensi Pembentukan Komisi Kerukunan Umat Beragama

Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, maka hampir seluruh dimensi kehidupan demografi kependudukan Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi.

Urgensi Pembentukan Komisi Kerukunan Umat Beragama
tribunnews/fx ismanto
Ilustrasi. Sambut pekan kerukunan antar umat beragama sedunia. Tokoh Agama dan Politisi, resmikan Taman Perdamaian, di halaman gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2012) lalu. 

Oleh: Isman Saleh, SH., SHI
Imam Masjid Tarbiyah Muhammadiyah, Balikpapan

PERISTIWA kerusuhan bernuansa SARA di Singkil, Aceh memaksa kita membuka kembali file sejarah penyebaran agama-agama di Indonesia. Dalam sejarahnya penduduk Nusantara selalu membuka diri dengan pemikiran-pemikiran keagamaan yang berasal dari luar. Realitas demikian menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memiliki keanekaragaman bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama.

Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, maka hampir seluruh dimensi kehidupan demografi kependudukan Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama dalam kaitannya dengan penyebaran Agama dan pelaksanaan peribadatan. Kenyataan itu memiliki dua dampak, positif dan negatif. Sisi positifnya, semua agama yang ada di negeri ini akan berkontribusi aktif memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan, serta mengarahkan umatnya meraih kualitas hidup yang terbaik. Yakni bentuk kehidupan yang berkualitas dari sudut pandang spiritual-etis dan eskatologis (baca: ukhrawi) berdasarkan paham dan keyakinan masing-masing agama. Kualitas hidup itulah yang akan menopang dan mengokohkan semangat kebhinekaan di Indonesia

BACA JUGA: Organisasi Kemasyarakatan Berkontribusi Positif Terhadap Pembangunan

Adapun sisi negatifnya kompleksitas keberagamaan itu secara alamiah akan mendorong masing-masing umat beragama berkompetisi memperjuangkan keyakinan dan peribadatannya agar dijamin dan dilindungi Negara. Apabila kompleksitas ini tidak dikelola dan didayagunakan secara cermat dan "ekstra hati-hati", akan menjadi jalan terjal terwujudnya kerukunan umat bergama yang harmonis dan berkeadilan di Negeri ini.

Disadari bahwa prinsip ketauhidan Islam berbeda dengan prinsip ketuhanan di luar Islam. Perbedaan ini bukan hanya melahirkan perbedaan ideologi ketuhanan antar umat beragama, akan tetapi berdampak pula pada perbedaan mentalitas, kondisi alam pikiran, dan pola perilaku umat beragama. Artinya, muatan keyakinan masing-masing agama di negeri ini telah mengandung potensi konfrontasi. Terutama jika perbedaan prinsip tersebut bersinggungan dengan isu politik (pilkada), kesenjangan infrastruktur, ekonomi, dan akses pelayanan publik yang sampai saat ini memang masih sangat mudah ditemukan di setiap pelosok negeri ini.

BACA JUGA: Kapolda Berujar Kalau di Pulau Ini tak Aman, Keterlaluan

Sepertinya kita harus berterus terang bahwa citra keberagamaan dan kebangsaan kita saat ini telah memasuki masa-masa degradasi dalam rentang waktu yang sangat lama. Betapa tidak, pertemuan tokoh-tokoh agama tahun 1967 yang difasilitasi Presiden Soeharto pada masa itu dengan tujuan agar prinsip saling menghargai dan menghormati antar umat beragama diwujudkan dengan suatu kesamaan pandangan bahwa corong penyiaran agama tidak diarahkan kepada mereka yang telah menjadi pemeluk agama, berakhir tanpa kepastian.

Pemerintah kemudian berinisiatif mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah disusul SK Menteri Agama No 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. Dianggap diskriminatif, sebagian Tokoh Agama menyerukan agar kedua produk hukum di atas direvisi sebab tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan keyakinan dan peribadatan.

BACA JUGA: Kabupaten Nunukan Raih Dua Penghargaan

Halaman
123
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved