Hari Kartini

Semangat Kartini: Partisipasi Perempuan dalam Revisi UU Pilkada

Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkarya di berbagai bidang.

Semangat Kartini: Partisipasi Perempuan dalam Revisi UU Pilkada
HO
Anggota DPR RI Hetifah saat mengikuti sidang pembahasan RUU Pilkada 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkarya di berbagai bidang. Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan sejak era Kartini hingga kini, meski hasilnya masih terus memerlukan perjuangan dari segala pihak.

"Ini bisa terlihat dari hasil Pilkada serentak 2015 lalu di mana jumlah calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan masih jauh dari harapan," kata anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 21 April 2016.

Hetifah menambahkan rendahnya partisipasi perempuan pada Pilkada serentak lalu dapat dilihat dari jumlah calon kepala daerah perempuan yang terpilih. Dari 269 daerah Pilkada hanya 46 perempuan yang terpilih.Jumlah tersebut terdiri dari 24 kepala daerah, dan 22 wakil kepala daerah. Mereka diantaranya, Walikota Surabaya, Tri Risma Harini. Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diani, dan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Yang paling unik untuk diketahui, bahwa Pilkada serentak lalu juga menghasilkan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil bupati yang keduanya perempuan, yaitu Kabupaten Klaten," ungkap Hetifah.

Keterpilihan perempuan di Pilkada serentak lalu diakui bukan murni semata-mata karena kapasitas yang bersangkutan sebagai seorang pemimpin. Keterpilihan perempuan dalam Pilkada seperti dipetakan oleh Perludem karena tiga faktor. Pertama, keterpilihan perempuan karena etos kerja yang prima. Kedua, keterpilihan perempuan karena faktor kekerabatan. Ketiga, keterpilihan perempuan karena kontroversial. Meski begitu Hetifah optimis sesungguhnya perempuan punya potensi yang besar.

"Sayangnya keterpilihan perempuan sampai saat ini masih dianggap sebatas karena hubungan dengan penguasa (dinasti, kekerabatan). Padahal perempuan sejatinya mempunyai potensi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. ini merupakan tantangan bagi perempuan untuk mampu membuktikannya," paparnya.

Anggota Panitia Kerja Revisi UU Pilkada ini mengungkapkan jumlah keterwakilan perempuan pada Pilkada 2015 lalu menjadi perhatian para aktivis perempuan yang bergerak di bidang politik. Oleh sebab itu diperlukan upaya agar pada Pilkada 2017 mendatang, muncul lebih banyak lagi pemimpin daerah dari kaum perempuan berkualitas. Revisi UU Pilkada 2015 dinilai belum memihak kepentingan perempuan.

"Untuk itu, dalam revisi UU Pilkada yang sedang berjalan, kami berharap partai politik mendorong kader perempuan terbaiknya untuk tampil, sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. Selain itu inisiatif perempuan untuk maju dan dorongan dari keluarga menjadi hal yang paling penting," paparnya. (*)

Penulis: Sumarsono
Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help