Tak Boleh Ada Istilah Rahasia Negara dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung

Jumlah ini terpaut jauh dengan APBD tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 2,7 triliun.

TRIBUN KALTIM / GEAFRY NECOLSEN
Muhamad Ali menerima penghargaan dari Bupati Berau, Muharram, sebagai motivator nelayan ramah lingkungan. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Meski perekonomian Kabupaten Berau belum pulih dari terpaan krisis ekonomi, terutama setelah menghadapi gelombang PHK besar-besaran dan pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, namun Pemkab Berau tetap fokus untuk membangun wilayah perkampungan.

Bupati Berau, Muharram, mengungkapkan, dari hasil perhitungan tim anggaran Pemkab Berau, di tahun 2017 nanti, APBD Berau bakal turun hingga Rp 900 miliar sehingga menjadi Rp 1,8 triliun.

Jumlah ini terpaut jauh dengan APBD tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 2,7 triliun.

(Baca juga: Ingin Sama dengan Pengusaha, Buruh Juga Tuntut Penangguhan Pajak)

“Tapi dalam kampanye (Pilkada) kami berjanji, setiap kampung akan mendapat dana Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar, janji itu tidak mungkin kami ingkari,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya juga meminta agar Alokasi Dana Kampung (ADK) dikelola secara maksimal untuk membangun kampung masing-masing.

“Manfaatkam ADK semaksimal mungkin. Tidak boleh lagi ada istilah rahasia negara dalam pengelolaan ADK. Tidak boleh ada warga yang tidak tahu apa yang sedang dibangun oleh kepala kampung,” tegasnya. (*)

***

Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.

Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim


Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved