TribunKaltim/

Kurang Bertaji, Badan Pengelola Perbatasan Minta 1 Pasal Tambahan

Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu pernah menjadi daerah lokasi uji sahih RUU tersebut.

Kurang Bertaji, Badan Pengelola Perbatasan Minta 1 Pasal Tambahan
HO
Jajaran BPPDT Provinsi Kaltara saat berkunjung ke lokasi sempadan batas Indonesia-Malaysia di Long Midang dan Bakelelan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Saat ini pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu pernah menjadi daerah lokasi uji sahih RUU tersebut.

Udau Robinson, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Provinsi Kalimantan Utara menginginkan agar Badan Pengelola Perbatasan baik di daerah maupun di pusat lebih bertaji.

Selama ini, sebut dia, Badan Pengelola Perbatasan belum memiliki kewenangan yang cukup untuk menindaklanjuti segala persoalan dan kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Kami usulkan bahwa untuk Badan Perbatasan supaya bisa cepat merespon, perlu diberi kewenangan. Terserah pasalnya apa dan bagaimana. Saya kira itulah yang dibutuhkan dan saya kira bisa mempercepat apa yang saat ini sedang terjadi di perbatasan,” sebutnya saat disua Tribun Kaltim, Selasa (13/9/2016).

Menurut Udau, Badan Pengelola Perbatasan belum diberi kewenangan lebih untuk mengeksekusi secara langsung hal-hal krusial dan prioritas bagi masyarakat.

Badan Pengelola Perbatasan sebutnya hanya mampu melaksanakan inventarisasi dan survei lapangan kemudian menyerahkan hasil inventarisasi tersebut ke instansi lain.

“Semisal, kebutuhan listrik masyarakat yang dapat semestinya dapat diupayakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Kami inventarisasi, di sana ada wilayah yang tidak dialiri listrik tetapi sumber PLTMH-nya. Ini kami hanya bisa menginvetarisir dan menyodorkan kepada Distamben. Distamben ketika menghitung ini, maaf kata, ini skalanya kecil dari sisi penganggaran. Lalu mungkin ada yang menganggap bukan hal prioritas,” sebutnya.

Dituturkan Udau, persoalan lain yang menjadi penghambat pembangunan perbatasan adalah pola pemikiran bahwa cost (biaya yang dikeluarkan) dengan sasaran yang akan dicapai terlalu menguras biaya alias mahal.

“Kadang kala orang berfikir itu. Inilah yang terjadi selama ini. Maka itu harus bisa dirubah mindset untuk perbatasan,” tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help