TribunKaltim/

Defisit APBD

Krisis Anggaran, Wawali Tegaskan Sulit Memaksakan Belanja Pegawai hingga Rp 620 M

Dalam kondisi pendapatan hanya Rp 796 miliar, mustahil kita mengikuti kemauan PNS. Risikonya pembangunan untuk 170 ribu warga Bontang akan dikorbankan

Krisis Anggaran, Wawali Tegaskan Sulit Memaksakan Belanja Pegawai hingga Rp 620 M
TRIBUN KALTIM/UDIN DOHANG
Basri Rase, Wakil Wali Kota Bontang 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pundi-pundi pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non-PNS di lingkungan Pemkot Bontang, dipastikan susut tahun 2017 mendatang.

Pemerintah Kota Bontang di bawah kepemimpinan pasangan Walikota dan Wakil Walikota, Neni Moerniaeni-Basri Rase, memilih kebijakan tidak populis di mata birokrasi dengan memangkas anggaran belanja pegawai yang tahun ini menelan kas daerah sebesar Rp 620 miliar.

Wakil Walikota Bontang Basri Rase menegaskan, dalam kondisi APBD yang terjun bebas kisaran Rp 796 miliar, maka mustahil bagi pemerintah mempertahankan belanja pegawai sampai Rp 620 miliar.

Siapa pun pemimpin yang dihadapkan pada fakta APBD demikian, sudah pasti akan merasionalisasi.

Baca: Wacana Pemkot Pangkas Tunjangan di Luar Gaji, Ribuan PNS Terancam tak Bisa Bayar Utang

"Dalam kondisi pendapatan hanya Rp 796 miliar, mustahil kita mengikuti kemauan PNS. Risikonya pembangunan untuk 170 ribu warga Bontang akan dikorbankan," ujar Basri Rase.

Ia mengatakan, kebijakan merasionalisasi belanja pegawai mutlak diperlukan guna menjaga proporsi belanja pegawai dengan belanja publik yang ideal, yakni 45-50 persen belanja pegawai, dan 50 sampai 55 persen persentase belanja publik.

Artinya dengan proyeksi pendapatan Rp 796 miliar, maka alokasi dana belanja pegawai idealnya maksimal pada kisaran angka Rp 396 miliar.

"Porsi ideal belanja pegawai itu 50 persen dari APBD. Ini yang harus dipahami teman-teman PNS," tuturnya.

Basri menambahkan, upaya penghematan APBD yang dilakukan Pemkot Bontang tidak hanya sektor belanja pegawai, tapi dilakukan secara menyeluruh di semua pos-pos anggaran pengeluaran yang dinilai tidak urgent.

Baca: Jika Usulan Pinjaman Rp 337 Tidak Disetujui, APBD Perubahan 2016 Bakal Direvisi

Diantaranya, pos anggaran belanja BBM mobil dinas, biaya perawatan kendaraan dinas dihapuskan. Kecuali BBM untuk ambulance, armada PMK, truk angkutan sampah dan bus sekolah.

Pengadaan inventaris kantor ditiadakan, belanja ATK dipangkas, belanja makan minum dikurangi 80 persen, termasuk perjalanan dinas pejabat seluruhnya dikurangi.

"Jadi mohon dimengerti, bukan hanya tunjangan pegawai yang dikurangi tapi semua pos pengeluaran kita pangkas. Prioritas ibu Walikota (Neni) dan saya sebagai wakilnya adalah pembangunan untuk kepentingan publik harus tetap jalan. Lebih baik 4.000 pegawai yang kecewa, dibanding kita korbankan 170 ribu warga Bontang," pungkasnya. (*)

Penulis: Udin Dohang
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help