TribunKaltim/

Tuntut Aspirasi DOB Terpenuhi, Jika Lambat Warga Perbatasan akan Bersurat ke PM Malaysia

Jika lambat, 21 desa akan keluar dari NKRI berhubung status wilayah masih status quo. Kami juga akan menyurati Perdana Menteri Malaysia

Tuntut Aspirasi DOB Terpenuhi, Jika Lambat Warga Perbatasan akan Bersurat ke PM Malaysia
tribunkaltim.co/niko ruru
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI saat berkunjung ke Kalimantan Utara. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Warga di Kecamatan Lumbis Ogong mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya).

“Jika lambat, 21 desa akan keluar dari NKRI berhubung status wilayah masih status quo. Kami juga akan menyurati Perdana Menteri Malaysia,” ujar Ketua Adat Sumantipal, Juni, Jumat (25/11/2016) melalui siaran pers kepada tribunkaltim.co

Ancaman itu disampaikannya karena merasa yakin wilayah di pedalaman Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia itu, sampai 100 tahun kedepan tidak akan maju jika DOB Kabudaya tidak direalisasikan.

Saat kunjungan Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Kamis (24/11/2016), Juni bahkan menantang bersedia membayar seluruh biaya perjalanan menuju ke Tau Lumbis.

“Apakah mereka tahan ke sana atau tidak? Untuk tinggal seminggu di Labang, apakah tahan atau tidak? Tetapi masyarakat menjaga 71 tahun tanpa status negara tetapi merasa sebagai orang Indonesia,” ujarnya.

Baca: Ketua MPR RI Dukung Pengecualian DOB Kabudaya

Masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong bersama Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi mendesak pemekaran dari Kabupaten Nunukan.

Alasannya untuk mempercepat pembangunan di kawasan pedalaman tersebut.

Sengketa tapal batas di Kecamatan Lumbis Ogong, termasuk salah satu alasan menilai pentingnya pembentukan DOB Kabudaya.

Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad seluas sekitar 154.000 hektare di Kecamatan Lumbis Ogong hingga kini masih berstatus outstanding boundary problem (OBP) atau dalam tahap perundingan dengan Malaysia.

Baca: Bertemu di Perbatasan Laut, Ini yang Dibahas antara Polisi Indonesia dan Malaysia

Ketua Dewan Pendiri Pemuda Penaja Perbatasan RI, Lumbis S Sos menjelaskan, Nederlandsche dan Britsch Noord Borneo sebagaimana tertuang dalam traktat 1891 menyebutkan, patok batas triangulasi dipasang di punggung gunung (watershed) dari Gunung Jagoi di Kalimantan Barat hingga Sumantipal, Sinapad dan Sebatik di Kalimantan bagian utara.

Halaman
123
Penulis: Niko Ruru
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help