Catat! Ini Sanksi Bagi Perusahaan yang tak Daftarkan Karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian perlindungan, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pensiun karyawan.

Catat! Ini Sanksi Bagi Perusahaan yang tak Daftarkan Karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan
IST
Ilustrasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Rudy Firmanto

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah beroperasi penuh sejak 1 Juli 2015.

Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, semua perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial.

Dalam UU 24/2011 disebutkan bahwa BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

Ketidakpatuhan pemberi kerja yang termaksud pada Undang-undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Baca: Ribuan Pegawai Non PNS Pemkot Balikpapan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Salah satu sanksi yang diberikan atas pemberi kerja yang tidak patuh adalah tidak mendapat pelayanan publik dari pemerintah.

Sanksi tersebut diberikan untuk memberikan efek jera terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai amanah Undang-undang dengan melakukan pendaftaran diri ke lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial.

Perusahaan skala besar, menengah dan kecil harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami tidak bosan-bosan melakukan edukasi informasi dan sosialiasi agar para perusahaan segera mendaftarkan karyawannya dan memahami arti penting jaminan sosial ini bagi perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun jika tetap mengabaikan program ini, terpaksa harus melangkah ke jalur hukum," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, I Nyoman Mastera, Rabu (30/11/2016).

BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian perlindungan, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pensiun karyawan.

"Meski telah mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan, namun masih banyak kalangan usaha yang keukeuh tidak mendaftarkan para pekerjanya," ujarnya.

Baca: Sasar Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Hadir di Acara Festival Anti Korupsi

Besarnya iuran bagi (perusahaan) untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah 0,24-1,74 persen dari upah yang dilaporkan oleh perusahaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), lalu untuk jaminan kematian (JK) berkisar 0,30 persen, Jaminan Hari Tua (JHT) berkisar 3,7 persen dan Jaminan Pensiun (JP) 2 persen. Sedangkan besaran iuran yang ditanggung atau dikeluarkan oleh pekerja untuk JHT 2 persen dan JP 1 persen.

"Total iuran jaminan yang dibayar pemberi kerja atau perusahaan berkisar 6,24 persen. Sedangkan yang dibayar pekerja hanya 3 persen. Total berkisar 9,24 persen," katanya. (*)

Ikuti kami di
Penulis: Rudy Firmanto
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About us
Help